Jayapura, Nirmeke.com — Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Tanah Adat Papua (AMPPTAP) menyelenggarakan seminar sehari di Aula Asrama Nayak II, Kota Jayapura, pada Sabtu (15/11/2025). Kegiatan yang berlangsung hingga pukul 21.30 WIT itu dihadiri puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jayapura.
Seminar tersebut mengangkat tema: “Pembangunan Untuk Siapa? Suara Mahasiswa Menggugat Proyek Strategis Nasional (PSN) yang Menciptakan Ketidakadilan dan Kerusakan Lingkungan di Papua Pegunungan.”
Dalam forum diskusi, mahasiswa menyoroti maraknya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang saat ini tengah berjalan di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Mereka menilai program tersebut mengancam lingkungan hidup, tanah adat, serta berpotensi memicu konflik vertikal dan horizontal di masyarakat.
PSN disebut sebagai bagian dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang digenjot dalam 100 hari kerja pertama. Namun, menurut mahasiswa, proyek yang diklaim membawa kesejahteraan itu justru membuka ruang eksploitasi sumber daya alam dan mempercepat perampasan tanah masyarakat adat.
Para peserta juga menilai bahwa sejumlah regulasi perlindungan masyarakat adat tidak dijalankan dengan baik, sementara kekuatan aparat keamanan sering menjadi alat untuk melancarkan pembangunan dan investasi.
Ketua Koordinator AMPPTAP Wilayah Wamena, Melki Marian, menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal isu ini. Ia menyebut PSN sebagai ancaman besar bagi masyarakat adat di Papua Pegunungan.
“Kita perlu membangun kekuatan, konsolidasi, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jika pembangunan dipaksakan, kami siap melakukan perlawanan. Kami siap melumpuhkan Kota Wamena,” tegasnya.
Dalam seminar tersebut, AMPPTAP menyampaikan lima poin sikap:
- Mahasiswa bertanggung jawab mengawal kebijakan, sebagai agen kontrol sosial atas seluruh program pemerintah pusat dan daerah.
- Pemerintah dinilai mengambil kebijakan secara sepihak sehingga memicu konflik di masyarakat adat.
- Mahasiswa menilai pentingnya analisis AMDAL yang komprehensif serta edukasi kepada masyarakat mengenai dampak positif dan negatif proyek.
- Menolak tegas PSN dan proyek cetak sawah padi di Jayawijaya karena dinilai merampas ruang hidup masyarakat adat.
- Mendesak Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mencabut izin PSN, serta membuka dialog dengan lembaga terkait untuk memastikan AMDAL dilakukan dengan benar dan tidak merugikan masyarakat.
AMPPTAP menyatakan akan terus mengawal seluruh proses terkait PSN dengan berbagai cara, termasuk diskusi publik, seminar, edukasi masyarakat, hingga aksi demonstrasi. Mereka menyebut kebijakan PSN sebagai persoalan serius yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat.(*)
Pewarta: Agus Wilil
