Wamena, nirmeke.com — Aktivis antikorupsi Papua Pegunungan, Yulianus Mabel, menyoroti lemahnya fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Papua. Ia mendesak lembaga penegak hukum dan lembaga pengawasan anggaran memperkuat pengawasan serta menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan anggaran yang merugikan masyarakat.
Yulianus menilai sejumlah lembaga, seperti kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kepolisian, serta DPR di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, perlu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih serius terhadap penggunaan anggaran Otsus.
Menurutnya, lemahnya pengawasan berpotensi membuka ruang terjadinya penyimpangan anggaran. Ia juga menyoroti dugaan adanya kasus-kasus korupsi yang proses penyelidikannya tidak berlanjut meskipun sebelumnya telah menjadi perhatian aparat penegak hukum.
“Sering kami dengar ada kasus yang sedang ditangani, tetapi kemudian proses penyelidikannya berhenti. Karena itu, lembaga penegak hukum harus transparan dalam setiap penanganan perkara yang berkaitan dengan uang rakyat,” kata Yulianus.
Ia menegaskan, kritik tersebut bukan ditujukan untuk melemahkan lembaga negara, melainkan sebagai bentuk dorongan agar pengawasan terhadap anggaran publik di Papua dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Yulianus juga mempertanyakan fungsi kontrol DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Menurutnya, DPR memiliki tanggung jawab untuk memastikan anggaran yang disalurkan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“DPR diberikan mandat oleh rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Karena itu, jangan hanya hadir ketika pembahasan anggaran, tetapi harus mengawasi bagaimana anggaran tersebut digunakan dan apa dampaknya bagi rakyat,” ujarnya.
Khusus di Papua Pegunungan, Yulianus menyoroti pembangunan infrastruktur pemerintahan yang menurutnya belum berjalan maksimal sejak provinsi tersebut berdiri. Ia meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah, termasuk pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
Ia berharap Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri memperkuat evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Papua Pegunungan, terutama terkait penggunaan anggaran, pembangunan infrastruktur, serta kinerja organisasi perangkat daerah.
“Dana Otsus harus benar-benar dirasakan masyarakat. Jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan justru tidak memberikan perubahan yang signifikan bagi rakyat,” tegasnya.
Yulianus juga meminta masyarakat ikut mengawasi penggunaan anggaran daerah dan tidak takut menyampaikan kritik apabila menemukan dugaan penyimpangan.
Menurutnya, transparansi anggaran dan keberanian lembaga pengawas untuk menindaklanjuti dugaan korupsi merupakan bagian penting dalam memastikan Dana Otsus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat Papua.(Red)*
