MERAUKE, NIRMEKE.COM — Solidaritas Merauke mengecam pencabutan, perusakan, dan pembakaran Salib Hitam yang dipasang sebagai sasi larangan adat oleh Marga Kamuyend di Kampung Nakias, Distrik Ngguti, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Minggu (1/11/2026).
Melalui siaran pers Solidaritas Merauke, Teddy Wakum menyampaikan bahwa tindakan tersebut merupakan persoalan serius karena menyangkut penghormatan terhadap simbol adat, hak ulayat, serta ruang hidup masyarakat adat Malind yang terdampak pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Salib Hitam tersebut dipasang Marga Kamuyend sebagai tanda larangan adat sekaligus bentuk penolakan terhadap pembangunan jalan sepanjang 135 kilometer yang melintasi wilayah adat mereka. Pembangunan itu dikaitkan dengan SK Bupati Merauke Nomor 100.3.3.2/1105 Tahun 2025.
Solidaritas Merauke menduga pencabutan dan pembakaran salib merupakan bagian dari rangkaian intimidasi terhadap masyarakat adat yang mempertahankan hak ulayatnya dan menolak melepaskan tanah adat untuk kepentingan proyek pembangunan.
Dalam siaran pers tersebut, Teddy Wakum menyebut tindakan serupa bukan pertama kali terjadi. Pada 3 Maret 2026, salib merah yang dipasang Marga Kamuyend di wilayah dusun terdampak juga dilaporkan dicabut oleh orang tak dikenal (OTK). Selain itu, delapan salib milik Marga Moiwend Buako disebut turut dicabut dan dihilangkan.
Bagi Marga Kamuyend, Salib Hitam bukan sekadar kayu yang ditancapkan di atas tanah. Simbol tersebut memiliki makna sakral sebagai pengikat hubungan spiritual antara leluhur, tanah ulayat, dan perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan ruang hidup mereka.
Solidaritas Merauke menilai berulangnya tindakan terhadap simbol adat tersebut memperlihatkan belum adanya penyelesaian yang memadai atas konflik masyarakat adat dengan kebijakan pembangunan di wilayah Merauke.
Teddy Wakum mendesak Presiden Republik Indonesia, Gubernur Papua Selatan, Bupati Merauke, serta lembaga negara terkait segera membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap pelaku dan pihak yang bertanggung jawab atas pencabutan serta pembakaran Salib Hitam.
Mereka juga meminta pemerintah memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat adat yang sedang memperjuangkan hak ulayat dan mempertahankan tanah leluhur mereka.
Dalam siaran persnya, Solidaritas Merauke menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak masyarakat adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.
Selain itu, Solidaritas Merauke meminta pemerintah dan perusahaan segera menghentikan seluruh aktivitas di wilayah adat Marga Kamuyend, Distrik Ngguti, sampai persoalan hak ulayat masyarakat adat diselesaikan.
Mereka menegaskan, pembangunan tidak boleh mengabaikan hak masyarakat adat, apalagi sampai memunculkan intimidasi dan tindakan yang merusak simbol-simbol adat yang memiliki nilai sakral bagi masyarakat setempat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Merauke, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, maupun pihak pelaksana proyek mengenai dugaan pencabutan dan pembakaran Salib Hitam tersebut.(*)
