MAKASSAR, NIRMEKE.COM — Solidaritas Mahasiswa/i Kabupaten Paniai se-Indonesia (SMI-KP) Kota Studi Makassar menyampaikan sepuluh poin pernyataan sikap terkait kehadiran dan aktivitas satuan militer di sejumlah wilayah Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kehadiran satuan TNI Yonif Teritorial Pembangunan dan Satgas Habema di sejumlah distrik, termasuk Agadide, Aweida, dan Ekadide.
SMI-KP menilai kehadiran aparat keamanan tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah distrik, tokoh adat, tokoh gereja, dan masyarakat setempat telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat sipil.
Melalui Bidang Hukum dan HAM, SMI-KP menegaskan bahwa pemerintah harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan memastikan situasi keamanan di Paniai tidak mengganggu kehidupan warga sipil.
Berdasarkan kondisi tersebut, Solidaritas Mahasiswa/i Kabupaten Paniai se-Indonesia menyampaikan sepuluh tuntutan sebagai berikut:
- Mendesak Kapolres Paniai menarik kembali anggota kepolisian yang bertugas di wilayah pelosok distrik, kampung, dan desa di Kabupaten Paniai.
- Mendesak institusi Polri menarik kembali anggotanya dari Tanah Papua, khususnya aparat yang bertugas di wilayah pelosok Kabupaten Paniai.
- Mendesak penarikan seluruh personel TNI, baik organik maupun nonorganik, dari Tanah Papua, khususnya Kabupaten Paniai.
- Mendesak penarikan personel TNI Satgas Habema dan Yonif 753 dari wilayah tiga distrik yang disebut dalam pernyataan, yakni Aweida, Kebo, dan Yagai.
- Menolak pendekatan keamanan melalui pembangunan atau penempatan pos-pos militer, baik organik maupun nonorganik, di Kabupaten Paniai.
- Menolak pembentukan daerah otonomi baru (DOB) dan pembangunan pos teritorial (PT) di Kabupaten Paniai sebagaimana disebut dalam pernyataan sikap.
- Mendesak Bupati Paniai dan Gubernur Papua Tengah bertanggung jawab serta segera menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di Kabupaten Paniai dan Provinsi Papua Tengah.
- Mendesak penarikan pos-pos militer di Bibida dan Komopa serta pos militer lainnya di wilayah Kabupaten Paniai.
- Meminta Uskup Timika, khususnya Dekanat Paniai, segera memberikan perhatian dan menyikapi situasi yang terjadi di Kabupaten Paniai.
- Meminta penjelasan Bupati Paniai dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paniai terkait keberadaan personel TNI Satgas Habema dan Yonif 753 di Rumah Sakit Tuguwai.
SMI-KP berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat tidak mengabaikan aspirasi masyarakat Paniai. Mereka meminta langkah konkret untuk memastikan masyarakat sipil dapat hidup aman, memperoleh perlindungan, serta mendapatkan kepastian hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Mahasiswa juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah distrik, tokoh adat, tokoh gereja, dan masyarakat dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan keamanan di wilayah Paniai.
Menurut mereka, pendekatan keamanan perlu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat setempat agar tidak menimbulkan keresahan maupun mengganggu aktivitas warga sipil.
Pernyataan sikap ini diterbitkan oleh Solidaritas Mahasiswa/i Kabupaten Paniai se-Indonesia (SMI-KP) Kota Studi Makassar melalui Bidang Hukum dan HAM Tahun 2026.(*)
