JAYAPURA, NIRMEKE.COM — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua menilai pembukaan hutan dalam skala besar yang berkaitan dengan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) berpotensi memperparah dampak fenomena El Nino dan krisis ekologis di Papua.
Pandangan tersebut disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “El Nino Bertemu Proyek Strategis Nasional: Pembongkaran Hutan, Hujan Tropis Papua Melahirkan Kekeringan, Gagal Panen, Titik Api di Papua dan Memperparah Krisis Iklim” yang digelar di Aula Gedung Utama USTJ, Jumat (28/8/2026).
Diskusi tersebut menyoroti fenomena kekeringan, berkurangnya sumber air, gagal panen, kebakaran hutan dan lahan, hingga embun beku dan hujan es yang terjadi di sejumlah wilayah Papua.
Menteri Lingkungan BEM USTJ, Rudi Jafata, mengatakan dampak cuaca ekstrem di Papua memiliki karakteristik yang berbeda-beda, mulai dari wilayah pesisir hingga kawasan pegunungan.
“Dataran rendah dan pesisir mengalami kekeringan, penyusutan air danau, serta kekeringan sumber air bersih warga,” kata Rudi.
Sementara di kawasan pegunungan, menurutnya, masyarakat menghadapi fenomena ekstrem berupa penurunan suhu, embun beku dan hujan es yang berdampak langsung terhadap tanaman pangan.
Rudi mengatakan kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan karena masyarakat Papua masih sangat bergantung pada sumber daya alam dan sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga.
Deforestasi Dinilai Memperbesar Dampak Kekeringan
Rudi menilai pembukaan hutan dalam skala besar dapat mengganggu fungsi ekologis kawasan hutan, termasuk tata air dan kemampuan tanah menyimpan air.
Menurutnya, ketika fenomena El Nino terjadi, wilayah yang ekosistemnya telah mengalami tekanan akibat perubahan tutupan lahan akan lebih rentan terhadap kekeringan.
“Pembabatan hutan telah merusak tatanan hidrologi dan kemampuan tanah menyimpan air. Ketika fenomena El Nino datang, dampak kekeringan menjadi berlipat ganda karena daya dukung lingkungan alami telah rusak akibat alih fungsi lahan,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah tidak hanya melihat kebakaran hutan, kekeringan dan gagal panen sebagai persoalan cuaca, tetapi juga mengevaluasi aktivitas pembangunan dan pembukaan lahan yang berpotensi meningkatkan tekanan terhadap lingkungan.
Pemerintah Didesak Lindungi Pangan Lokal
BEM USTJ dan LBH Papua juga mendesak pemerintah segera memperkuat penanganan terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan dan kerusakan lahan pertanian.
Rudi meminta pemerintah menyediakan bantuan air bersih, memberikan dukungan kepada petani yang mengalami gagal panen, serta memperkuat perlindungan terhadap pangan lokal.
“Pemerintah wajib hadir memitigasi risiko gagal panen dengan membeli hasil pangan lokal masyarakat guna menjamin ketahanan pangan warga terdampak,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah didorong mengalokasikan anggaran darurat melalui APBN maupun APBD untuk membantu masyarakat terdampak, terutama dalam penyediaan air bersih dan pemulihan ekonomi masyarakat kecil.
Rudi juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap izin penanaman modal dan ekspansi lahan berskala besar yang dinilai berpotensi menyebabkan kerusakan hutan alami Papua.
Mahasiswa Soroti PSN di Merauke
Ketua BEM USTJ, Alex You, mengatakan persoalan krisis iklim di Papua harus dilihat secara lebih luas dengan mempertimbangkan faktor perubahan iklim dan aktivitas manusia yang mengubah bentang alam.
Ia menyoroti pembukaan lahan dan penebangan hutan yang berkaitan dengan pembangunan berskala besar, khususnya di wilayah Merauke.
“Dinamika krisis iklim yang terjadi di Papua hari ini merupakan akibat dari pemanasan global, peningkatan efek rumah kaca, serta penebangan hutan secara masif demi proyek strategis nasional, seperti yang mulai dibuka di Merauke dan beberapa wilayah Papua lainnya,” ujar Alex.
Menurut Alex, pembangunan tidak boleh mengabaikan daya dukung lingkungan dan keberadaan masyarakat adat yang kehidupannya bergantung pada hutan dan sumber daya alam.
Ia menyerukan evaluasi terhadap proyek-proyek strategis nasional di Merauke dan wilayah Papua lainnya yang berpotensi berdampak terhadap ekosistem hutan, lingkungan hidup dan ketahanan pangan masyarakat.
Hasil Diskusi Akan Dirumuskan Menjadi Kajian
Alex menegaskan, diskusi publik tersebut tidak berhenti pada forum akademik. BEM USTJ bersama jaringan mahasiswa dan pemuda berencana merumuskan hasil diskusi menjadi dokumen kajian yang dapat menjadi dasar untuk mendorong langkah advokasi berikutnya.
“Konsolidasi mahasiswa dan pemuda tidak hanya berhenti pada pertukaran ide, teori atau perdebatan dalam forum ilmiah. Hasil diskusi ini akan kami rumuskan menjadi dokumen kajian komprehensif yang menjadi landasan langkah selanjutnya,” katanya.
BEM USTJ dan LBH Papua berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan pembangunan yang berpotensi memberikan tekanan terhadap lingkungan.
Mereka juga mendesak pemerintah memperkuat mitigasi bencana, perlindungan pangan lokal dan penyediaan bantuan bagi masyarakat yang terdampak cuaca ekstrem.
Menurut mereka, penanganan krisis ekologis Papua tidak cukup hanya dilakukan ketika bencana telah terjadi. Pemerintah perlu memperkuat pencegahan sekaligus memastikan pembangunan ekonomi berjalan sejalan dengan perlindungan hutan, lingkungan dan masyarakat adat.
Catatan: Penilaian mengenai deforestasi dan PSN yang memperparah dampak El Nino merupakan pandangan BEM USTJ dan LBH Papua yang disampaikan dalam diskusi publik tersebut. Hubungan sebab-akibat spesifik antara proyek tertentu dan fenomena cuaca ekstrem memerlukan verifikasi serta kajian ilmiah lebih lanjut.[*]
Pewarta: Agus Wilil
