Wamena, nirmeke.com – Pemuda Wio yang tergabung dalam Tim Wiolege Wiokuluanen menyatakan sikap terkait pro kontra pencaplokan lahan garapan Petani di sepanjang Molama (dari Pawikama – Kampung Logonowa, perbatasan distrik Welesi sampai dengan Ue Aput – kali balim, Kampung Wesakma).
Kami menemukan beberapa kejanggalan mendasar terkait Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua Pegunungan, diantaranya;
Pertama; Lokasi ini adalah lahan garapan ekonomi masyarakat yang mayoritas adalah petani dan merupakan lahan terakhir untuk masyarakat Wio yang berjumlah ratusan ribu jiwa. Selain itu, lahan Molama adalah tempat Garapan kebun suku kerabat (Lani, Yali, Nduga, dll). Kami menegaskan bahwa Tanah Wio yang lebih luas dan produktif sudah diserahkan untuk pusat pemerintahan Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, maka sangat lagi rebut tanah Wio yang tersisa ini.
Kedua; Masyarakat Wouma-Wio tidak diberikan penjelasan yang menyeluruh tentang batas-batas tanah yang diambil untuk Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan dimaksud.
Ketiga; Tidak ada penjelasan yang komprehensif mengenai dampak-dampak baik positif maupun negatif yang bersifat jangka pendek maupun jangka Panjang. Termasuk bagaimana dampak kehadiran perkantoran Gubernur bagi anak cucu generasi yang akan datang.
Keempat; Pemilihan Kawasan Pusat Pemerintahan di batas wilayah Wouma dan Welesi ini telah melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2011. Dalam RTRW menyebutkan bahwa distrik Wouma tergolong kawasan pertanian lahan kering datar (foto lampiran) bukan untuk pembangunan pusat pemerintahan.
Kelima; Masyarakat tidak pernah membaca dan mendapatkan sosialisasi mengenai kajian akademis atau Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dari rencana Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan di daerah Wouma.
Dari beberapa poin diatas, kami Tim Wiolege Wiokuluanen menyimpulkan bahwa kehadiran Kawasan Pusat Pemerintahan akan menghancurkan tatanan kehidupan kami dan generasi kami. Untuk itu, kami menyampaikan kepada publik bahwa kami tidak menolak pembangunan tetapi kami menolak pembangunan kawasan pembangunan Pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan di tanah garapan ekonomi kami.
Dengan demikian, Kami Tim Kerja Wiolege Wiokuluanen Meminta:
Pertama: Bapak Wakil Presiden RI untuk segera memberhentikan Peletakkan Batu Pertama Kawasasn Inti Pusat Pemerintahan Papua Pegunungan di Wouma yang direncanakan pada tanggal 5 Juni 2024.
Kedua: Mengajak seluruh lapisan Masyarakat Wio dan suku kerabat yang berdomosili di Wamena untuk hadir dalam Seminar Sehari dengan tema: Seminar Sehari Pro Kontra Penempatan Kantor Gubernur Di Tanah Garapan Ekonomi Warga Di Wouma, Sub Suku Wio” bertempat di Aula Dekenat Wamena, Kabupaten Jayawijaya, pada Hari Selasa, 4 Juni 2024.
Ketiga: Kami siap mobilisasi rakyat pengarap kebun, mahasiswa dan pemuda bila Bapak Wakil Presiden RI memaksakan kehendak untuk meletakkan Batu Pertama Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Papua Pegunungan di Wouma.
Ketua Tim Wiolege Wiokuluanen
Penanggung Jawab
Melky Wetipo
