Wamena, nirmeke.com — Perwakilan pemuda gereja dari Papua Pegunungan menyerahkan pernyataan tertulis kepada Komnas HAM RI, berisi desakan agar pasukan TNI non-organik segera ditarik dari wilayah mereka. Penyerahan dokumen dilakukan kepada anggota Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro, saat kunjungan kerja di Wamena untuk meninjau sejumlah kasus pelanggaran HAM.
Ketua Departemen Pemuda Baptis West Papua, Akia Wenda, menyampaikan keresahan masyarakat atas kehadiran TNI non-organik di beberapa distrik di Kabupaten Nduga, Lanny Jaya, dan Jayawijaya.
“Di Papua Pegunungan tidak ada situasi yang mendesak. Kehadiran TNI non-organik justru meresahkan warga, merusak tempat ibadah, rumah sakit, dan sekolah,” tegas Akia, yang juga anggota Forum Pemuda Kristen Tanah Papua (FPK-TP).
Menurutnya, masyarakat mengalami trauma akibat aktivitas aparat, termasuk pencabutan tanaman warga dan pengambilan hasil kebun tanpa izin di Distrik Walaik, Jayawijaya, serta distrik lain seperti Goa Balim, Wano Barat, Kuyawage, dan Melagi Neri.
Akia meminta Komnas HAM RI segera mendorong pembahasan di tingkat nasional bersama DPR RI, khususnya Komisi I, III, IX, dan XIII, serta Panglima TNI dan kementerian terkait. Ia juga berharap lembaga tersebut bekerja sama dengan LSM kemanusiaan di Jakarta untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Papua Pegunungan.
“Kami tidak butuh TNI non-organik. TNI dan Polri yang sudah ada di kota sudah cukup,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Atnike Nova Sigiro menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi pemuda gereja Papua.
“Kami berterima kasih atas kepedulian pemuda gereja yang menyampaikan aspirasi secara tertulis. Ini akan kami pelajari dan tindak lanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Atnike.(*)
Pewarta: Aguz Pabika
