Jayapura, nirmeke.com – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mendesak Dewan HAM PBB, Paling Merah Internasional dan masyarakat Internasional secara independen melakukan penyelidikan kasus mutilasi di Puncak dan 13 kasus kekerasan berbasis rasis serta sejumlah kasus lainnya di Papua.
Desakan tersebut disampaikan Ones Suhuniap, Juru Bicara Nasional KNPB di Jayapura, Jumat (10/3/2023).
“Segera Penyelidikan dan investigasi seluruh kekerasan terhadap rakyat sipil di Papua dua tahun terakhir ini di Papua. Semua kasus kekerasan di Papua melibatkan institusi negara TNI dan Polri,” ujarnya.
Ones menjelaskan, KNPB mencatat sekitar 14 kasus kekerasan di luar prosedur hukum yang dilakukan negara melalui aparat keamanan terhadap warga sipil di Papua sejak tahun 2021 – 2023.
Sejumlah kasus kekerasan negara melalui aparat keamana, telah kami catat sekitar 14 kasus diantaranya:
- Penembakan furius Asso di Yahukimo 15 Maret 2021 kini satu tahun pelakunya tidak diadili
- Penyiksaan 3 orang warga sipil di Mappi oleh anggota TNI satu orang meninggal pelaku tidak diadili pada tanggal 29-31 Agustus tahun 2022
- Kasus mutilasi tidak manusiawi di Timika oleh Anggota TNI
- Penembakan salah satu anak sekolah di Mapia kabupaten Dogiyai pada Agustus 2022
- Penembakan 6 warga sipil di Dogiyai 1 November 2022, berawal dari kasus tabrak lari
- Kasus penembakan 11 orang ditembak kepolisian Yahukimo 10 April 2022 dalam aksi demonstrasi tolak DOB 2 orang meninggal 8 orang pelaku tidak diadili
- Mappi 14 Desember 2022; TNI menembak 9 Warga Sipil, 6 di antaranya pelajar. 1 tewas.
- Tolikara 19 Desember 2022; TNI/Polri tembak 9 warga sipil, 1 tewas. Pelaku tak teradili.
- Sentani 10 Januari 2023; TNI/Polri tembak 4 Warga Sipil, 1 tewas
- Mapia 21 Januari 2023; Anggota Polisi menembak 5 Warga sipil 1 tewas ditempat.
- Wamena 23 Februari 2023; TNI/Polri tembak 26 warga sipil, 9 tewas di tempat.
- Sinak, 03 Maret 2023; TNI Mutilasi 1 warga sipil tewas, pelaku tidak ditemukan.
- Pada 7 Maret 2023 ada penembak 2 warga sipil di Yahukimo polisi sebut pelakunya adalah OTK.
- Kasus penyiksaan tiga anak di Keerom diduga diduga sebagai anggota TNI.
Dengan melihat peristiwa kekejaman aparat keamanan indonesia di Papua, KNPB menedesak tim independen melakukan investigasi sejumlah kasus di Papua serta membuka akses bagi wartawan asing, nasional dan lokal untuk melakukan peliputan. (*)
