Oleh: Arius Adeputra Sabarofek (Penulis Muda Papua)
Selama tiga tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sarmi hanya bergerak di kisaran 0,8 persen. Di atas kertas, angka ini bisa dibaca sebagai kemajuan. Tapi kalau kita turun lihat langsung ke kampung-kampung, ke distrik-distrik yang jauh dari pusat, kita akan temukan satu kenyataan yang berbeda: pembangunan ini seperti jalan pelan di tempat tidak ada lompatan, tidak ada perubahan yang benar-benar terasa.
Dalam pembahasan LKPJ 2025, anggota DPRK Sarmi, Onesias Filep Tiris, melontarkan satu pertanyaan yang sederhana tapi sangat mendasar: distrik mana yang sebenarnya tertinggal? Pertanyaan ini bukan sekadar formalitas rapat. Ini seharusnya jadi pintu masuk untuk melihat realitas pembangunan secara jujur.
Karena selama ini, kita terlalu sering terjebak pada angka rata-rata. Padahal di daerah seperti Sarmi, angka agregat IPM justru bisa menutup fakta bahwa ada wilayah yang maju sedikit, sementara wilayah lain tetap tertinggal jauh tanpa perubahan berarti. Di sinilah masalah mulai kelihatan. Ketika laporan pembangunan tidak mampu menunjukkan peta ketimpangan secara jelas, maka laporan itu kehilangan makna. Pembangunan akhirnya hanya hidup di atas kertas, bukan di tengah masyarakat.
Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa IPM adalah hasil olahan Badan Pusat Statistik, bersumber dari data nasional seperti Dapodik. Secara teknis, itu benar. Tapi persoalan di Papua tidak berhenti di teknis. Masalahnya bukan bagaimana angka dihitung, tapi kenapa angka itu tidak mencerminkan kenyataan.
Di wilayah pedalaman seperti Denander dan Wamariri, masalah klasik masih terus berulang: kekurangan guru, fasilitas terbatas, dan akses pendidikan yang belum merata. Untuk pendidikan menengah saja, banyak anak masih harus berjuang lebih jauh bahkan ada yang akhirnya tidak lanjut sekolah. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana mungkin kita berharap angka rata-rata lama sekolah bisa naik signifikan?
Di titik ini, kita melihat satu persoalan yang lebih dalam: cara berpikir kebijakan yang terbalik.
Pemerintah daerah beralasan bahwa pembangunan sekolah menengah belum bisa dilakukan karena jumlah siswa belum memenuhi syarat. Secara aturan, ini mungkin benar. Tapi secara logika pembangunan, ini keliru. Karena tanpa sekolah, tidak akan ada siswa. Dan tanpa siswa, sekolah tidak akan pernah dibangun. Ini lingkaran yang terus berputar dan justru menjaga keterbatasan itu tetap ada.
Masalah lain muncul dalam pelaksanaan program. Ketika target pengadaan perlengkapan belajar tidak tercapai, jawaban yang muncul hanya normatif: “sebagian sudah tersalur.” Tapi sebagian itu berapa? Di mana saja? Siapa yang terima? Tanpa data yang jelas, jawaban seperti ini tidak memberi kepastian, apalagi akuntabilitas.
Hal yang sama terjadi pada distribusi tenaga guru. Fakta di lapangan menunjukkan masih banyak sekolah di pedalaman yang kekurangan tenaga pengajar. Tapi ketika tidak ada penjelasan yang tegas dari dinas, publik wajar bertanya: apakah persoalan ini benar-benar sedang ditangani, atau justru dibiarkan berjalan seperti biasa?
Kalau persoalan dasar seperti guru dan akses pendidikan saja belum beres, maka wajar kalau IPM hanya naik pelan bahkan cenderung stagnan.
Di tengah kondisi itu, pemerintah daerah merencanakan pembentukan puluhan koperasi di tingkat kampung. Di atas kertas, ini terlihat progresif. Tapi pertanyaannya: apakah sumber daya manusia di kampung sudah siap? Jangan sampai program besar hanya jadi daftar panjang kegiatan tanpa dampak nyata. Karena di Papua, kita sudah terlalu sering lihat program datang dan pergi, tapi hasilnya tidak pernah benar-benar tinggal.
Dari semua ini, terlihat satu pola yang terus berulang: tidak sinkron antara data, perencanaan, dan realitas lapangan. Pemerintah bisa menjelaskan angka, tapi belum tentu bisa menjelaskan kondisi yang sebenarnya.
Padahal pembangunan yang benar itu bukan dimulai dari apa yang mudah diukur, tapi dari apa yang paling mendesak untuk diselesaikan.
Stagnasi IPM di Kabupaten Sarmi bukan sekadar soal statistik. Ini adalah cermin dari cara berpikir dalam merancang kebijakan. Ketika kebijakan lebih patuh pada prosedur daripada kebutuhan rakyat, maka pembangunan hanya akan terlihat bergerak di laporan sementara masyarakat tetap berjalan di tempat.
Sarmi sebenarnya tidak kekurangan program. Yang kurang adalah keberanian untuk melihat kenyataan apa adanya, turun sampai ke kampung, dengar langsung suara masyarakat, dan menyusun kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan mereka.
Kalau itu tidak dilakukan, maka IPM mungkin akan terus naik. Tapi naiknya pelan, dan lebih penting lagi: naik tanpa makna. (*)
