Keanekaragaman hayati di Papua yang menghasilkan hasil hutan dan laut yang bagus dan bergizi tinggi harus dibenahi kembali. Potensi perikanan yang dahsyat harus dioptimalkan pemanfaatannya.
Oleh: Andre Notohamijoyo
Pembangunan infrastruktur secara intensif saat ini di Papua diharapkan mengakselerasi pembangunan di tanah Cendrawasih yang selama puluhan tahun sejak era Orde Baru tersendat. Meskipun demikian, pembangunan infrastruktur tersebut perlu diwaspadai dampak negatifnya.
Hasil kajian dari lembaga swadaya masyarakat Elsam tahun 2020 membahas secara kritis berbagai dampak dan potensi konflik pasca pembangunan infrastruktur di Papua. Pemerintah dipandang cenderung membangun infrastruktur yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi namun luput dari keberlanjutan kehidupan komunitas lokal.
Kecenderungan itu dinilai berakibat pada terpinggirkannya komunitas lokal yang hidup berkembang di tanah leluhur mereka. Perlu dipahami bahwa nilai-nilai sosial budaya merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pembangunan. Kearifan lokal dan identitas budaya harus dipahami sebagai bagian penting yang tak terpisahkan dalam pembangunan di suatu daerah termasuk Papua.
Ekses tendensi pembangunan ini tercermin dari temuan dari liputan khusus Kompas tentang Ekspedisi Tanah Papua memberikan gambaran yang memprihatinkan bagaimana perusakan hutan, alih fungsi lahan, pencederaan hak ulayat dan kearifan lokal dilakukan secara masif di tanah Papua. Bencana banjir dan longsor di Jayapura di awal tahun 2022 ini menjadi bukti nyata perlunya evaluasi terhadap seluruh program pembangunan yang dilakukan di Papua.
Penanaman kelapa sawit dan jagung oleh segelintir perusahaan menyebabkan sulitnya akses masyarakat untuk menggantungkan hidup pada hutan alam. Perambahan hutan secara masif sudah sangat mengkhawatirkan.
Hal ini juga terlihat dari hasil kerjasama investigasi khusus Tempo dengan media Earthsight, Mongabay (Inggris) dan Malaysiakini (Malaysia) pada tahun 2019 lalu. Dari liputan bersama itu, terbeber adanya dugaan penyelewengan konsesi penanaman kepala sawit seluas ratusan ribu hektar di Kabupaten Boven Digoel..
Dua paparan liputan berbeda itu menunjukkan hal menyedihkan, mengingat kearifan lokal masyarakat di tanah Papua sangat menjaga kelestarian ekosistem hutan di sana.
Tidak hanya kearifan lokal yang tercederai. Ketahanan dan keanekaragaman pangan masyarakat juga terimbas. Masyarakat dihadapkan kepada sistem pertanian monokultur seperti padi dan jagung yang mengesampingkan budaya dan kearifan lokal. Tidak ada upaya dari Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk mengembangkan sistem multikultur dengan ekosistem hutan yang lestari.
Mirisnya, tanaman pangan yang jauh lebih produktif seperti sagu, sukun, umbi-umbian dan lainnya diabaikan. Padahal, harusnya juga disadari, upaya mendorong sistem pertanian monokultur dan melindungi perdagangan komoditas yang dikuasai hanya oleh segelintir pengusaha tak akan pernah berdampak positif.
Diversifikasi pangan terancam hilang dari Papua. Penulis sendiri sulit menemukan Papeda, makanan khas Papua berupa bubur yang terbuat dari sagu, khususnya di wilayah perkotaan. Masyarakat mulai terbiasa mengkonsumsi beras dan makanan olahan seperti mie instan. Ini merupakan kekeliruan sejak era Orde Baru yang memaksakan penyeragaman pola konsumsi masyarakat Indonesia termasuk di Papua.
Pembenahan Perikanan
Selain di persoalan pertanian, sejatinya, keanekaragaman hayati di Papua yang menghasilkan hasil hutan dan laut yang bagus dan bergizi tinggi harus dibenahi kembali. Potensi perikanan yang dahsyat harus dioptimalkan pemanfaatannya. Banyaknya kapal penangkap ikan ilegal yang ditahan di Pelabuhan Merauke merupakan bukti nyata potensi perairan laut Papua.
Sayangnya, potensi itu juga tak terlihat dari kondisi kesejahteraan nelayan di Papua yang masih memprihatinkan. Padahal, sumber daya ikan di perairan Samudera Pasifik sangat berlimpah.
Jumlah kapal penangkap ikan berbendera Indonesia sangat minim di perairan tersebut. Data terbaru per Maret 2022 dari The Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC) menunjukkan hanya ada 13 kapal asal Indonesia beroperasi di sana!
Hingga saat ini belum ada kebijakan yang tepat sasaran dalam mengatasi hal tersebut meskipun landasan hukum terkait kesejahteraan nelayan kecil telah ada yaitu Undang-Undang No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
Dari beberapa hal di atas, pemerintah pusat dan daerah harus kembali meninjau capaian pembangunan di Papua. Pembangunan sumber daya manusia yang masih tertinggal di Papua harus dapat didorong melalui pendekatan aspirasi dan kearifan lokal. Ini merupakan tantangan yang tidak mudah, terlebih dengan adanya gangguan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) dan teroris di beberapa wilayah di Papua. Belakangan, berbagai kasus penyerangan yang dilakukan oleh KKB termasuk Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) kian meresahkan masyarakat.
Awal tahun 2022 ini rangkaian kasus penembakan terjadi di berbagai kabupaten seperti Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Bintang dan Maybrat yang menyebabkan gugurnya beberapa prajurit TNI/Polri serta masyarakat. Kasus terakhir pada Rabu, 2 Maret 2022 menimpa 8 orang pekerja Palapa Ring Timur Telematika yang tewas dibunuh oleh KKP saat melakukan perbaikan tower BTS 3 di kabupaten Puncak Jaya.
Menilik kompleksnya permasalahan, perlu terobosan dalam penentuan kebijakan pemerintah untuk menggerakkan pemberdayaan masyarakat. Berbagai bantuan tanpa analisis kebijakan yang tepat dan menyeluruh akan sia-sia manfaatnya.
Di sinilah perlunya pelibatan ahli-ahli sosial dan budaya dalam perencanaan pembangunan di Papua. Keterlibatan para ahli sangat diperlukan untuk dapat menyelami lebih jauh karakter dan budaya masyarakat di masing-masing wilayah Papua baik masyarakat pegunungan maupun pesisir.
Berbagai kebijakan pembangunan kelak diharapkan dapat bertumpu pada karakteristik sosial budaya masyarakat Papua. Dan, harus diinggat bahwa keberhasilan program pembangunan di Papua tidak hanya menjadi kesuksesan pemerintah. Lebih jauh, kesuksesan pembangunan di sana adalah etalase penghargaan negara terhadap kearifan lokal dan penerapan nilai-nilai Pancasila di bumi Cendrawasih yang juga dilihat dunia luar.
*) Penulis adalah Pemerhati Pembangunan Berkelanjutan
Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mencerminkan kebijakan instansi tempat penulis bekerja.
Tulisan ini juga sebelumnya di terbitkan oleh :https://validnews.id/
