Oleh: Victor Yeimo
Konflik di Papua adalah mesin pencetak uang, dan TNI/Polri dan BIN adalah operatornya. Perang adalah proyek. Konflik ini dipelihara, bukan diselesaikan. Papua tidak aman karena Indonesia butuh konflik untuk hidupkan mesin bisnis militernya. Papua akan damai jika militer dan penjajahan ini diakhiri.
Papua hari ini telah menjadi ATM bagi petinggi TNI, BIN, dan Polri. Dari konflik yang tak kunjung selesai itulah mereka mendapatkan dana triliunan rupiah dari APBN setiap tahun. Dalam bahasa ekonomi politik, ini disebut Militarized Rent-Seeking, yaitu ketika militer bertindak sebagai pelaku ekonomi yang mencari untung dari konflik.
Disitu nereka “jual ancaman”, minta dana, dan bangun kerajaan bisnis di atas penderitaan rakyat Papua. Strategi yang mereka pakai dikenal juga sebagai Low Intensity Conflict, konflik yang dibiarkan terus hidup dalam skala rendah, tapi menghancurkan masyarakat secara perlahan-lahan. Rakyat dibuat trauma, desa dikosongkan, sekolah ditutup, dan semua itu digunakan sebagai alasan untuk menambah kekuatan militer.
Perang tidak diarahkan untuk kemenangan atau penyelesaian, tetapi untuk kelangsungan. Ini yang disebut sebagai managed conflict atau konflik yang sengaja dikelola pada level tertentu agar menjadi pembenar operasi militer dan aliran dana. Papua dijadikan arena konflik abadi, bukan karena tidak ada solusi, tetapi karena konflik itu sendiri adalah solusi bagi kepentingan elite militer dan penajabat oligarki Jakarta.
Dalam strategi perang modern, khususnya fourth generation warfare, militer tak lagi sekadar berfungsi menjaga kedaulatan, tetapi menjadi aktor politik dan ekonomi. Di Papua, TNI, Polri dan BIN menjadi operator utama proyek ekonomi-politik. Dana negara mengalir dalam bentuk belanja pertahanan, operasi non-tempur, dan proyek infrastruktur “keamanan” yang pada hakikatnya merupakan mekanisme kontrol kolonial. Pos-pos militer bukan dibangun untuk menjaga rakyat, tapi untuk memastikan eksploitasi ekonomi dan kontrol wilayah tetap berjalan lancar.
Jika kita bandingkan dengan praktik Amerika Serikat, penciptaan konflik di luar negeri (Irak, Libya, Afghanistan) digunakan sebagai dalih menciptakan utang negara, mencetak uang melalui The Fed, lalu membiayai industri militer. Hal serupa dilakukan di Papua dalam skala domestik: narasi ancaman separatis diproduksi, kemudian digunakan untuk menarik dana dari APBN. Perang menjadi ladang ekonomi. Ini adalah bentuk military Keynesianism dalam versi kolonial Indonesia.
Jakarta sepenuhnya sadar bahwa TPNPB bergerak tanpa dukungan struktur politik nasional yang solid. Tidak ada koordinasi strategis antara kekuatan bersenjata dan kekuatan sipil-politik. Ketiadaan strategi terpadu inilah yang menjadikan gerakan bersenjata mudah dikooptasi secara psikologis dan intelijen. Fragmentasi ini menjadikan TPNPB lebih sebagai simbol resistensi daripada kekuatan yang mampu mengancam struktur kekuasaan. Dan ironisnya, kondisi ini justru memperkuat legitimasi militer Indonesia untuk terus bercokol.
Dalam kerangka ini, Papua telah menjadi contoh sempurna dari militarized rent-seeking, di mana konflik bukan efek samping dari ketidakadilan, tetapi alat utama penguasaan ekonomi dan politik. Sama seperti konflik di Kongo yang diciptakan untuk menguasai tambang, atau konflik buatan Prancis di Afrika Barat demi kontrol uranium, Papua adalah arena kolonial di mana darah rakyat menjadi pelumas roda ekonomi militer Indonesia.
Bagi TPNPB, barangkali tahu mereka main proyek, tetapi tetap memilih berperang. Bukan karena TPNPB bodoh. Tapi karena barangkali mereka sadar: hanya perang yang bisa memaksa dunia melihat wajah asli kolonialisme Indonesia. Kalau TPNPB berhenti hari ini, itu artinya sedang memberi karpet merah kepada TNI, Polri, dan korporasi tambang untuk ambil semua yang tersisa dari tanah ini. Diam berarti membiarkan pegunungan dikapling, hutan dibabat, emas disedot, dan rakyat dikurung dalam pos militer dan trauma. Diam itu menyerah tanpa perlawanan.
TPNPB sedang bilang kami tidak pilih perang karena kami suka kekerasan. Kami pilih perang karena Indonesia tidak memberi ruang bagi kehormatan dan keadilan. Semua sudah dicoba: bicara, berdialog, angkat bendera damai. Tapi jawabannya selalu sama: peluru, stigma, dan penjajahan ekonomi. Maka perang adalah jawaban terakhir yang paling masuk akal.
Pasukan TPNPB akan bilang, setiap hari kami melihat bukit yang dibor, sungai yang tercemar, dan rakyat yang dikorbankan atas nama “pembangunan”. Lalu mereka bilang jangan lawan? Justru melawan adalah satu-satunya cara menghentikan eksploitasi ini. Karena penjajahan tidak pernah berhenti karena belas kasihan. Penjajahan hanya berhenti karena dilawan.
TPNPB mungkin sudah melihat bahaya ketika rakyat Papua diam. Karena diam di bawah sistem kolonial bukan berarti aman. Diam berarti memberi ruang seluas-luasnya bagi militer dan korporasi untuk bergerak tanpa hambatan. Tanpa perlawanan, eksploitasi akan berjalan lebih cepat, lebih dalam, dan lebih kejam, karena tidak ada tekanan politik dan tidak ada gangguan moral dari bawah.
Perang yang dilakukan TPNPB bukan perang reaktif, tapi respons strategis terhadap kolonialisme. Ini sejalan dengan teori dekolonisasi Frantz Fanon, yang mengatakan bahwa dalam kondisi kolonial brutal, kekerasan revolusioner adalah cara bangsa tertindas memulihkan martabatnya dan memaksa perubahan struktur kekuasaan.
Lalu bagaimana dengan penderitaan rakyat akibat perang? Ini pertanyaan yang sah. Tapi kita harus jujur: rakyat Papua juga menderita di masa “damai semu”. Rumah dibakar saat tidak ada perang. Orang dituduh OPM dan ditembak saat tidak pegang senjata. Jadi penderitaan bukan akibat perang semata, tapi akibat keberadaan sistem kolonial itu sendiri.
Jadi bagi TPNPB, barangkali bukan perang yang memperpanjang konflik, justru perang ini adalah bentuk tekanan agar dunia melihat, agar penjajah berhenti, dan agar Papua tidak menjadi koloni permanen.
TPNPB akan terus berjuang. Tapi agar perjuangan ini tidak hanya jadi siklus tanpa ujung, ia harus dipadukan dengan strategi politik, tekanan diplomatik, dan gerakan rakyat yang sadar.
Sementara bagi Jakarta: selama konflik ini terus dijadikan proyek ekonomi, mereka sedang menunda letusan sejarah yang lebih besar.
Selama struktur kolonial ekonomi-politik Jakarta atas Papua tidak dirombak, maka perang bukan ancaman, ia adalah konsekuensi logis. Maka solusi sejati bukan memadamkan senjata, tapi mencabut akar penjajahan. Negara Indonesia yang menjaga proyek ekonomi lewat militerisasi. Bangsa Papua, khususnya TPNPB, yang memilih jalan perang karena tidak ada kanal damai yang adil.
Untuk keluar dari siklus konflik berdarah dan proyek militer, solusi damai harus memenuhi dua prinsip utama: keadilan sejarah dan penghormatan atas hak menentukan nasib sendiri (self-determination) bagi bangsa Papua.(*)
)*Jubir Internasional Komite Nasional Papua Barat
