Merauke, nirmeke.com – Kecewa dengan pernyataan Uskup Agung Merauke Mgr. Petrus C. Mandagi, MSC yang mendukung kehadiran Proyek Strategi Nasional (PSN), Forum Masyarakat Adat Malind-Anim mengelar demo damai minta Uskup klarifikasi pernyataanya.
Pernyataan kontroversial Uskup Mandagi tersebut mendapat respon negatif (marah) dari umat Katolik pribumi di seluruh tanah Papua.
Umat Katolik menilai pernyataan uskup Mandagi telah menyakiti masyarakat adat pemilik hak ulayat stempat dan umat Katolik setempat sehingga Forum Masyarakat Adat Malind-Anim meminta dengan tegas agar uskup keuskupan agung Mgr. Petrus C. Mandagi MSC Melakukan perminatan maaf kepada masyarakat adat pemilik hak ulayat stempat dan umat Katolik.
Massa pendemo yang melakukan long march dihadang oleh aparat kepolisian kota Merauke. Para mendemo bersikeras ingin bertemu uskup Mandagi untuk mengklarifikasi pernyataannya namun uskup enggan bertemu umatnya.
Karena ketidakhadiran uskup, Pastor Hendrikus Kariwop, sebagai Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Merauke (Vikjen KAM) menemui masa aksi.
Forum Masyarakat Adat Malind-Anim kesal karena uskup Mandagi tidak menemui mereka, malah mengutus pastor Papua yang dipakai untuk menjadi pemadam kebakaran?
“Sangat tidak terhormat mengutus orang lain untuk terima masyarakat adat yang juga umatnya sendiri? Gembala macam apa yang tidak punya hati nurani dan rasa kemanusiaan? Harusnya sebagai gembala yang baik harus turun lapangan,” ungkap para pendemo.
Forum Masyarakat Adat Malind-Anim secara tegas menolak kehadiran kehadiran Proyek Strategi Nasional (PSN) pengembangan pangan dan energi di Merauke, Papua Selatan. Masa aksi juga meminta Keuskupan Agung Merauke dapat mengklarifikasi pernyataan “Lahan cetak sawah adalah proyek ini untuk memanusiakan manusia Papua dalam kutip “Masyarakat Malind”.
“Kami tidak terima dengan pernyataan Uskup Mandagi, maka masyarakat adat Kondo – Digul bersatu dan menolak tegas pernyataan itu serta kehadiran PSN,” tegas pendemo.
Ditempat terpisah Ambrosius Mulait dari Pusaka, hari ini Rabu, (16/10/2024), bersama Solidaritas Merauke melakukan aksi di Kementrian Pertahanan RI Jakarta.
Mulait mengatakan Jokowi buka 2 Juta hektar hutan dan Tanah demi investasi melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) pengembangan Pangan dan Energi di Merauke, Papua Selatan.
“Proses pembukan lahan tidak melibatkan masyarakat adat Malind dan Yai merupakan pemilik ulayat, mereka masih melakukan penolakan pemerintah tanpa mendegarkan aspirasi mereka terus mengunduli hutan dengan pengamanan militer,” ujar Mulait.
Masyarakat mengaku trauma dan takut dengan kehadiran tentara yang menjaga lokasi Proyek Strategis Nasional atau PSN Sawah 1 juta hektare di Kampung Wanam dan Kampung Wogekel, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke. Kementrian Pertahanan RI diminta untuk menarik tentara dan menghentikan PSN Sawah 1 juta hektare yang dijalankan dengan dalil ketahanan pangan itu.
“Masyarakat takut kehadiran prajurit TNI itu bukan untuk membela masyarakat adat, namun lebih berpihak kepada perusahaan pelaksana PSN,” ujarnya.
Mulait mengatakan kehadiran prajurit TNI itu bersamaan dengan alat ekskavator yang dikirim kelompok usaha Jhonlin Group untuk pengerjaan proyek sejuta hektare sawah. (*)
