JAKARTA, NIRMEKE.COM — Sebanyak 333 rumah warga terdampak konflik sosial di Kabupaten Jayawijaya masih menunggu untuk dipulihkan. Pemerintah pusat dan daerah kini didorong mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascakonflik di Papua Pegunungan.
Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Pascakonflik Sosial Kabupaten Jayawijaya dan Lanny Jaya yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, di Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Menko Polkam meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata agar masyarakat terdampak tidak terlalu lama menunggu proses pemulihan.
“Jangan biarkan rakyat menunggu terlalu lama, artinya semua harus bergerak cepat,” ujar Djamari.
Selain 333 rumah warga, kebutuhan pemulihan yang dilaporkan juga mencakup pembangunan satu jembatan, dua sekolah, dua ruang kelas SD, serta satu gedung PAUD.
Bupati Jayawijaya Atenius Murip mengatakan pemerintah daerah telah melakukan penanganan terhadap masyarakat terdampak. Namun, proses rekonstruksi membutuhkan dukungan pemerintah pusat karena kemampuan anggaran daerah terbatas.
Menurut Atenius, 333 rumah yang membutuhkan penanganan tersebut berada di tiga distrik, yakni Distrik Wouma, Wamena Kota, dan Hubikiak.
“Kami berharap Menko Polkam beserta seluruh kementerian dan lembaga dapat membantu kami dalam proses pemulihan ini,” katanya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pemulihan pascakonflik tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali rumah dan fasilitas umum.
Pemerintah, kata dia, juga harus memastikan kehidupan sosial masyarakat kembali pulih serta melakukan langkah pencegahan agar konflik serupa tidak kembali terjadi.
“Ini memang PR berat kita ke depan, sehingga pendekatan kultural menjadi lebih penting,” ujar Pratikno.
Ia meminta pemerintah daerah mempercepat pendataan masyarakat dan fasilitas yang terdampak. Data yang akurat dinilai penting untuk mendukung proses verifikasi dan percepatan bantuan dari pemerintah pusat.
Pratikno juga meminta seluruh pihak menyusun pembagian tugas dan target waktu yang jelas dalam proses pemulihan.
“Ini bukan sekadar kesanggupan, tapi time frame, kapan dimulai, kapan selesainya,” katanya.
Dengan demikian, percepatan pemulihan pascakonflik di Jayawijaya dan Lanny Jaya kini tidak hanya bergantung pada hasil rapat koordinasi, tetapi juga tindak lanjut konkret dari pemerintah pusat dan daerah.
Sebab, hingga kini, 333 rumah warga masih menunggu kepastian kapan akan dibangun kembali.(*)
