JAYAPURA, NIRMEKE.COM — Himpunan Mahasiswa Pelajar Jayawijaya (HMPJ) di Kota Studi Jayapura mendesak pemerintah daerah membuka secara transparan penyaluran bantuan beras dari kementerian kepada masyarakat di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.
Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap yang melibatkan puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Jayapura, Selasa (17/11/2026). Mahasiswa menilai penanganan dan penyaluran bantuan beras di Jayawijaya masih membutuhkan keterbukaan agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Dalam pernyataan sikapnya, HMPJ menyampaikan dua tuntutan utama kepada pemerintah dan lembaga legislatif.
Pertama, HMPJ mendesak pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya agar membuka informasi secara transparan terkait penyaluran bantuan beras dari kementerian.
Berdasarkan data yang dihimpun mahasiswa, total bantuan beras yang disalurkan untuk masyarakat Jayawijaya mencapai 141,9 ton. Karena itu, mahasiswa meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka mekanisme distribusi, wilayah penerima, serta realisasi penyaluran bantuan tersebut.
HMPJ menegaskan bahwa bantuan pangan harus disalurkan secara terbuka, transparan, dan akuntabel agar tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Kedua, HMPJ mendesak lembaga legislatif agar menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap eksekutif secara optimal. Mahasiswa menilai pengawasan legislatif diperlukan untuk memastikan kebijakan pemerintah dan penanganan persoalan masyarakat berjalan sesuai kepentingan publik.
Melalui pernyataan sikap tersebut, HMPJ berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menjamin keterbukaan informasi dan memastikan penyaluran bantuan beras berlangsung secara adil serta tepat sasaran.
Mahasiswa juga meminta lembaga legislatif tidak mengabaikan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah, terutama dalam urusan bantuan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat Jayawijaya.(*)
Pewarta: Agus Wilil

