Wamena, nirmeke.com — Aktivitas pendropan serta pertukaran personel Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) non-organik kembali dilaporkan terjadi di Distrik Ibele, Kabupaten Jayawijaya. Kehadiran militer disebut berlangsung sejak Selasa hingga Rabu (11/3/2026), dengan aktivitas terlihat di halaman kantor distrik setempat.
Informasi dari masyarakat menyebutkan bahwa personel militer didatangkan dalam jumlah cukup besar, baik secara terbuka maupun tertutup. Kehadiran tersebut merupakan bagian dari rotasi atau pertukaran personel TNI non-organik yang sebelumnya telah ditempatkan di wilayah tersebut.
Sejak tahun 2025, aparat TNI AD dilaporkan telah menempati kantor Distrik Ibele dengan jumlah sekitar 300 personel non-organik. Namun seiring waktu, jumlah tersebut disebut terus mengalami perubahan akibat pergantian dan penambahan personel.
Sejumlah warga mengaku situasi ini menimbulkan kepanikan dan trauma di tengah masyarakat, karena aktivitas militer semakin meningkat di wilayah yang merupakan permukiman masyarakat sipil.
Ketua Forum Peduli Masyarakat Peleima Distrik Ibele, Iberanus Hilapok, mengatakan bahwa masyarakat sebelumnya telah menyampaikan penolakan terhadap kehadiran TNI non-organik melalui audiensi dengan pemerintah daerah dan pihak militer.
Audiensi tersebut digelar di ruang rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya pada Senin (14/7/2025) dan dihadiri oleh Komisi A DPRD Jayawijaya, Dandim 1702/Jayawijaya Reza Ch. A. Mamoribo, Wakil Bupati Ronny Elopere, serta perwakilan masyarakat Distrik Ibele yang terdiri dari tokoh adat dan pemuda. Penolakan masyarakat juga mendapat tanggapan dari Komando Resor Militer 172/Praja Wira Yakthi (Danrem 172/PWY).
Namun menurut Iberanus, hingga kini hasil audiensi tersebut belum menunjukkan tindak lanjut yang jelas.
“Hasil audiensi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut. Justru yang terjadi adalah pertukaran personel TNI non-organik terus dilakukan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa dalam proses rotasi terbaru, sekitar 53 personel dilaporkan masuk sebagai bagian dari pertukaran pasukan di Distrik Ibele.
Karena belum adanya kejelasan dari hasil audiensi sebelumnya, masyarakat Distrik Ibele berencana kembali melakukan audiensi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk menanyakan tindak lanjut dari pertemuan yang telah dilakukan pada tahun lalu.
Masyarakat menegaskan bahwa wilayah Ibele merupakan tanah masyarakat adat yang dihuni warga, sehingga mereka meminta agar aspirasi penolakan terhadap penempatan TNI non-organik di wilayah tersebut diperhatikan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI maupun pemerintah daerah mengenai tujuan pendropan dan pertukaran personel TNI non-organik di Distrik Ibele.(*)
