Jayapura, nirmeke.com – Berbagai Organisasi yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua mengelar Demostrasi Damai Penolak Otsus dan DOB di Papua, penolakan terus dilakukan oleh Mahasiswa dan Rakyat West Papua. Dalam aksi damai tersebut dua orang dilaporkan tewas ditembak oleh aparat kemanan Indonesia saat aksi demonstrasi penolakan wacana Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua di Kabupaten Yahukimo. Protes ini juga digelar di beberapa kota di Indonesia, antara lain Jakarta dan Yogyakarta, Bandung, Malang, Jember, dan Bali.
Hal tersebut dijelaskan Ambrosius Mulait, Sekretaris Jendral Aliansi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI), melalui pers release yang di terima media nirmeke.com. Belum lama ini.
Sekitar dua ribuan orang asli Papua memadati kantor DPRD Jayawijaya guna menentang wacana DOB pada 10 Maret lalu hal yang sama pada 10 Mei 2022 ribuan orang turun kejalan, semua kota-kota kantor NKRI diantaranya, Wamena, Jayapura, Paniai, Timika, Deiyai, Dogiyai, Nabire, Biak, Sorong, Manokwari, Kaimana. Mereka menolak Kebijakan Pemerintah Indonesia, rakyat Papua dinilai rasis atas program Pendudukan di tanah Papua.
“Dimana aksi 10 Mei 2022 di Papua diperhadapkan dengan cara represif oleh aparat gabungan, dengan jumlah besar seribu personil di Jayapura. Sedangkan diluar Papua di Bali, Makasar mahasiswa Papua yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua direpresif. Selain itu di solidaritas Internasional di Timor Leste yang melakukan demostrasi di kedutaan Indonesia turut diangkut paksa oleh aparat,” ujarnya.
kata Mantan Tapol Papua ini, aksi-aksi yang sama dialakukan di berbagai daerah nasional, maupun Internasional mendesak Pemerintah Indonesia untuk menghentikan semua program yang tidak menguntungkan orang asli Papua. Bahwa rakyat Papua menilai program Otsus dan DOB merupakan pendudukan Indonesia di west Papua, yang akan merusak hak-hak orang Papua.
“Realitas beberapa pemekaran kabupaten yang ada saja terjadi operasi militer. Dalam operasinya terjadi pembunuhan dan membantai rakyat sipil Papua, apalagi dengan pemekaran provinsi, pasti orang Papua akan musnah,” kata Mulait.
Ia menegaskan, DOB adalah wacana yang tidak bisa dipisahkan dengan Otonomi Khusus jilid II. Keduanya mendapat penolakan keras dari rakyat Papua. Otsus dan DOB dianggap sama-sama tidak melibatkan orang asli Papua dalam perumusannya dan hanya akan memperpanjang konflik di tanah Papua. (*)
