Jayapura, nirmeke.com – Usai mengelar aksi di depan taman Monas Jakarta dan depan kantor Komnas HAM RI tekait kondisi terakhir yang di alami warga sipil di NdugaPerwakilan mahasiswa Papua se-Jawa dan Bali Ambrosius Mulait menyampaikan isi tuntutan di hadapan semua masa aksi dan simpatisan. Senin, (21/01/2019).
Adapun tuntutan kami dari Front Persatuan Rakyat dan Mahasiswa Anti Militerisme terhadap negara republik Indonesia terkait masalah yang terjadi Nduga.
Pertama Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan intervensi kemanusiaan di Nduga West Papua untuk menyelamatkan rakyat Nduga yang sedang mengungsi di hutan belantara, sejak 4 Desember 2018.
kedua Mendesak Pemerintah Indonesia :
- Pemerintah RI segera mencari Solusi Dialog persoalan masalah Papua daripada melakukan pendekatan militer yang hanya mengorbankan Masyarakat Sipil di Kabupaten Nduga pada Umumnya di Papua.
- Pemerintah Jokowi-Jk segera Perintakan Kepada Kapolri Tito Karnavian & Kapolda Papua Untuk menarik aparat gabungan TNI & Polri dari Nduga dan segera membuka akses Jurnalis Independen asing maupun Nasional Ke Kabupaten Nduga dan Papua.
- Aparat gabungan Tni/Polri menahan diri dan menjamin hak hidup masyarakat sipil Papua di Nduga.
- Pemerintah RI segera membuka Ruang Demokrasi Seluas-luasnya di Seluruh Tanah West Papua.
- Kami mengencam Aparat yang telah Menembak Ternak Milik Masyarakat Sipil dan membokar pintu gereja, sertta merusakak fasilitas perumahan warga Sipil di Kabupaten Nduga,
- Kami Mengencam Pembohongan yang dilakukan Oleh Menkopolhukam (Wiranto) mengatakan tidak melakukan pengeboman, padahal benar-benar Aparat Militer Menggunakan 4 Pesawat Helikopter melakukan Pengeboman di distrik Mbua & Yigi di Kabupaten Nduga.
- Kami mengencam Pembohongan mengatasnamakan BPK Pendeta Nataniel Tabuni yang mengatakan Pendeta Gemin Nirigi Masih Hidup Pada Kenyataan Pendeta Gemin Nirigi Telah di tembak Mati Oleh Aparat TNI & Polri dan mayatnya dibakar samping rumahnya sendiri mengunakan minyak Tanah, di Distrik Mampenduma.
- Kami Mengencam dan Mengutuk, Matius Murib, & Pandam Cendrawasih dkk, yang melakukan Pembohongan Kondisi nduga dengan Natal secara Paksa kepada Masyarakat Sipil di Distrik Mbuah Kab. Nduga padakenyataanya di lapangan Masyarakat Sipil sedang Berduka, dan Pengusian kehutan Maupun Pelarian ke Timika, Asmat, Wamena, dan Lanijaya.
- Kami Meminta Pemerintah RI segera Menarik Aparat Militer Gabungan Dari Kabupaten Nduga pada Umumnya di Tanah West Papua, Jika tidak diindakan Perminatahan Kami akan Melkukan Boikot Pilpers & Pileg 2019 Besar-Besaran di West Papua.
- Kami menegaskan Aparat Militer jika melakukan Perang dengan TPN-PB mengunakan Hukum Humaniter dan jauh dari aktifitas Masyarakat Sipil di kab. Nduga.
- Segera Hentikan Pembangunan Jalan Trans Papua Yang Hanya menciptakan Kekerasan terhadap Rakyat Sipil di Kab. Nduga.
Sementara itu Pdt. Benny Giyai selaku ketua sinode Kingmi Papua mengatakan perubahan, krisis, konflik, kematian, ini ada yang bermain. Hari ini kami berkumpul karena masyarakat kami yang ada di Nduga sedang menderita dan trauma terhadap TNI/Polri.
“sebelumnya bulan Januari tahun 1996 terjadi operasi militer di Mapenduma penyanderaan, Presiden Soeharto dan Prabowo perintah untuk Operasi Militer maka banyak masyarakat yang melarikan diri ke hutan dan mati disana dan kejadian tersebut terulang di Nduga dan trauma tersebut muncul lagi di tengah masyarakat sipil,” kata Pdt. Benny. (*)
Editor : Aguz Pabika
