Oleh: Mr. Nomen
Ada teori yang mengatakan kalau satu negara berlebih sumber dayanya, maka negara itu tidak akan bertumbuh baik ekonominya dan demokrasinya akan rusak,” -Rocky Gerung-
Negara ada karena rakyat, pemerintah dibentuk karena rakyat, pemimpin dipilih untuk memimpin rakyat, bukan karena kepentingan sekelompok lalu menjadi tikus kantor yang bijak berkoruptor (receiver)adanya hari ini sering terjadi dikalangan Pemimpin Papua dan pihak ketiga dalam hal business. Jakarta bersahabat baik dengan pemimpin Papua. Apapun urusan dengan rakyat selalu bermotif.
Kata filsuf terkemuka asal Inggris Jhon Locke berkata, “Negara merupakan suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat.”
Seakan pemimpin Papua dihipnotis Jakarta haru menjadi hamba uang, bukan menjadi hamba masyarakat untuk melayani. Mereka berpikir Jakarta sedang membagun karena hidup pemimpin Papua tidak seperti rakyat (super mewah). Jakarta mengibahkan banyak uang agar kapitalisme hidup di Papua menghancurkan peradaban orang Papua (kulture). Negara ini kalau anda tidak menyuapi yudikatif ketika persoalan, anda siul dalam mimpi saja kena pidana dengan kasus makar. Negara ini konstitusi yang sebenarnya telah hilang ketika bicara Papua dan Jakarta bedah dengan daerah lain dengan Jakarta duduk bersama.
Jakarta melihat Papua hanya Ekonomi dengan mata nafsunya, tidak ada manusianya di Papua yang Jakarta melihat. “Bahwa Indonesia tidak menginginkan orang Papua, Indonesia hanya menginginkan tanah dan sumber daya alam yang terdapat di dalam pulau Papua. Kalau orang Papua ingin merdeka, silahkan cari pulau lain di Pasifik untuk merdeka. Atau meminta orang Amerika untuk menyediakan tempat di bulan untuk orang-orang Papua menempati di sana,”(Pernyataan Ali Murtopo pada tahun 1966).
Otsus itu pura-pura saja, hanya rayuan manis agar Amerika dan Indonesia terus explorasi emas di Mimika. Gubernur sampai dengan para Bupati diberikan pujian dari Jakarta demi mengubur pikiran dan jiwa memiliki terhadap alam Papua dan manusia Papua. Hanya dikasih saham 10%saja bahagia lebih dari segalanya.muji-muji Jakarta. Rakyat Papua benar-benar hanya menjadi objek ekonomi negara.
“Banyak kemajuan yang ditorehkan Presiden Jokowi di Papua. Sebagai gubernur, kami sangat merasakan dukungan dan komitmen Presiden Jokowi membantu mengakselerasi pembangunan di Papua. Tanpa dukungan Jokowi, Papua tak bisa seperti sekarang ini,” kata Enembe dalam sambutannya di Gedung Kemendagri, Senin (26/2/2018). (haipapua.com)
Freeport memberikan saham 10% dalam hitungan rupiah, tidak tau Amerika dan Indonesia dapat berapa diluar saham yang disepakati sebelum saham itu di sahkan diatas meja. Jakarta punya tim loby sebelum dimediasi berapa saham yang dinegosiasikan setelah beberapa hal di pertimbangkan dibawah meja, apa lagi Freeport bekerja sama dengan negara asing dalam hitungan mata uang dollar. Orang Papua seharusnya dapat 80% dan Negara 10%, PT.Inalum 10%.
Papua punya dapur makan, Jakarta yang duduk makan dengan beberapa pemimpin Papua dan berbagai negara di dunia. Rakyat terus merana, pemimpin Papua berfoya-foya dengan Jakarta dalam ruang tertentu. Rakyat aksi menolak tapi pejabat daerah sibuk bicara saham diruang gelap dengan para mama minta saham dan tim asal bapak senang dari Jakarta datang tipu pemimpin Papua. Tipu-tipu pemimpin Papua berjuang sampai di Jakarta, rakyat bertanya bicara regulasi menipu rakyat.
“Debatnya bukan soal berapa persen kita dapat dari Freeport, yang 10 persen itu diminta nggak sama Papua? Mama Wamena tidak minta saham, tapi minta Freeport ditutup.” (Rocy Gerung, tribunnews).
Pemda Papua Punya Saham 10%
Dari 100% saham PTFI, Pemda Papua akan memiliki 10%. Dengan memiliki saham, Pemda Papua akan mendapatkan dividen paling sedikit sebesar US$ 100 juta atau Rp 1,45 triliun per tahunnya setelah 2022 di mana operasional PTFI akan berjalan secara normal setelah masa transisi dari tambang terbuka ke tambang bawah tanah. Dari 10% saham Pemda Papua tersebut dibagi menjadi 7% untuk Kabupaten Mimika termasuk di dalamnya untuk hak ulayat, dan 3% untuk Provinsi Papua.
Selain saham, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 37/2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral, pemerintah daerah juga akan mendapatkan 6% dari laba bersih PTFI. Nantinya, 6% tersebut akan dibagi menjadi 2,5% untuk Kabupaten Mimika, 2,5% untuk Kabupaten di luar Mimika, dan 1 % untuk Provinsi Papua. Seluruh manfaat tersebut di luar bantuan CSR dan community development serta pendapatan pajak daerah dan royalti. (detik.com)
Sementara orang Papua tidak dilibatkan dalam bergaining saham Freeport dan Negara, orang Papua tidak percaya saham 52% diberikan oleh PT.Freeport adalah fakta. Hingga hari ini orang Papua tidak percaya saham yang telah disepakati pada (27/9/2018) oleh Negara tanpa keterlibatan orang asli Papua, walaupun pemerintah daerah dilibatkan pemimpin Papua, namun rakyat sebagai anak adat perlu juga terlibat. Orang Papua tidak butuh besarnya saham yang diberikan tapi keadilan dan keterbukaan lebih penting dari saham Freeport.
