Jayapura, nirmeke.com – Ada beberapa perwakilan perwakilan masyarakat yang menyampaikan kepada Kementrian dan DPRI bahwa PTFI sendiri tidak mendatangkan keuntungan pada orang Papua. Oleh karena itu perlu ada solusi dengan menutup PTFI tanpa sikap kompromi.
Freeport adalah penyebab utama sehingga terjadi inflitrasi militer Indonesia yang besar sehingga saat itu telah terjadi pembantaian yang di duga kuat adalah pelangaran HAM yang tidak pernah terungkap,” kata Nelius Wenda aktivis GempaR-Papua.
Lanjut dia, kehadiran Freeport juga telah menguras kekayaan alam Papua bukan hanya tembaga yang direncanakan pada awal tapi juga emas, uranium dan lainnya tanpa memberikan kontribusi yang berarti. Kalaupun ada dana satu persen yang diberikan kepada orang Papua adalah dana yang berdasarkan tuntutan, berdasarkan pengorbanan dan itu bukan itikad baik dari PT Freeport maupun pemerintah.
PT Freeport juga sumber konflik baik pelangaran HAM yang dilakukan militer tetap juga Freeport memelihara konflik antara suku. “Kami melihat itu sebagai manajemen konflik untuk mempertahankan eksistensi PT Freeport di Papua sehingga tutup Freeport
Selaku koordinator umum aksi Nelius Wenda juga mengatakan selama 50 Tahun tidak ada sesuatu yang dibuat oleh Freeport untuk orang asli Papua bahkan tujuh suku lain Amungme-Kamoro masih melarat di atas negerinya sendiri dan dengan aksi ini ditegaskan bahwa Pemerintah baik Gubernur, Bupati dan elite politik yang lain mereka itu tahu sejarah masuknya Freeport sehingga merasa pemerintah dan juga menikmati hasil di atas penderitaan rakyat Papua.
“Aksi ini bentuk dari dukungan protes dan bentuk keprihatinan kami atas apa yang dilakukan Freeport terhadap kami di atas tanah Papua saya mengajak seluruh mahasiswa, komponen masyarakat untuk bergabung bersama kami,” ajak Nelius yang juga ketua BEM USTJ Abepura.
Naskah dan Fhoto | Aguz Pabika
Naskah dan Fhoto | Aguz Pabika
