)* Oleh: Agus Wilil
Dampak perubahan iklim global akibat fenomena cuaca ekstrem El Nino yang berkelanjutan kini berada pada tingkat yang mengkhawatirkan di Tanah Papua. Situasi kerentanan ekologis ini diperparah oleh masifnya ekspansi Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti program food estate skala besar dan perkebunan monokultur yang terus membongkar ruang hidup masyarakat adat.
Konsensus Mahasiswa Papua memandang benturan antara bencana iklim alamiah dan kebijakan eksploitasi lahan ini bukan sekadar persoalan teknis lingkungan, melainkan bentuk krisis ekologi dan perampasan hak asasi manusia terstruktur.
Siklus Krisis El Nino Bertemu dengan PSN
El Nino atau kemarau ekstrem meningkatkan kerentanan hutan dan menyebabkan defisit air. Sementara itu, pembukaan lahan untuk PSN menghancurkan fungsi mitigasi alami hutan.
Kondisi tersebut kemudian mengancam krisis pangan, kepunahan pangan lokal, hilangnya hutan adat, serta hancurnya tatanan sosial masyarakat adat.
Krisis Ekologis Terganda, dari Kekeringan hingga Hujan Salju
Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan, dampak El Nino di Papua sangat berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya, seperti Kalimantan yang dominan mengalami kebakaran hutan.
Di Papua, ancaman terjadi secara menyeluruh dari wilayah pesisir hingga pegunungan.
Dataran rendah dan pesisir mengalami kekeringan air laut, penyusutan air danau, serta kekeringan sumber air bersih warga.
Wilayah pegunungan mengalami fenomena ekstrem berupa penurunan suhu, hujan salju, dan embun beku yang merusak tanaman pangan masyarakat.
Sementara itu, kebakaran lahan juga terjadi secara signifikan, seperti yang melanda wilayah Merauke.
Dampak dan Akibat Akumulasi Pembabatan Hutan Skala Besar
Kondisi ini diperparah oleh keterkaitan antara deforestasi masif dan pembukaan perkebunan kelapa sawit skala besar. Pembabatan hutan telah merusak tatanan hidrologi dan kemampuan tanah menyimpan air.
Ketika fenomena El Nino datang, dampak kekeringan menjadi berlipat ganda karena daya dukung lingkungan alami telah rusak akibat alih fungsi lahan.
Keterkaitan erat antara pemanasan global, fenomena iklim ekstrem El Nino, efek rumah kaca, serta pembukaan lahan dan penebangan hutan secara masif demi keberlangsungan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang meluas di berbagai wilayah Papua, khususnya di kawasan Merauke, menunjukkan bahwa fenomena krisis lingkungan hari ini tidak boleh dipandang sebagai peristiwa alamiah semata, melainkan juga sebagai dampak dari aktivitas eksplorasi lahan skala besar.
“Dinamika krisis iklim yang terjadi di Papua hari ini merupakan akibat dari pemanasan global, peningkatan efek rumah kaca, serta penebangan hutan secara masal yang dilakukan demi proyek strategis nasional, seperti yang mulai dibuka di Merauke dan beberapa wilayah Papua lainnya.”
Ancaman Kritis Menurut Perspektif Mahasiswa Papua
Pencabutan kedaulatan pangan lokal.
Alih fungsi hutan adat sagu, tempat berburu, dan kebun-kebun tradisional menjadi lahan monokultur skala besar merusak ekosistem pangan lokal.
Ketika El Nino memicu kekeringan dan gagal panen, masyarakat adat kehilangan benteng pertahanan pangan alaminya dan terpaksa bergantung pada beras impor.
Menjadi catatan penting dan perhatian bersama dalam penanganan berbagai bencana iklim yang terjadi sebagai berikut:
1. Akselerasi Bencana Iklim Global
Hutan hujan tropis Papua berfungsi sebagai paru-paru dunia dan penyerap karbon alami. Deforestasi masif demi PSN di tengah gelombang panas El Nino menghilangkan fungsi resapan air, memicu kebakaran hutan, dan mempercepat pemanasan global.
2. Pemusnahan Budaya dan Hak Tanah Adat
Tanah bagi masyarakat adat Papua adalah identitas, spiritualitas, dan “ibu” yang memberi kehidupan. Pelepasan kawasan hutan tanpa kesepakatan bebas dan tanpa paksaan atau Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) merusak struktur sosial serta mengusir masyarakat adat dari tanah leluhur mereka.
Negara menggunakan narasi “swasembada pangan” untuk membenarkan pengrusakan hutan adat. Ironisnya, proyek monokultur justru menghancurkan pangan lokal seperti sagu dan ubi yang selama ini membuat masyarakat Papua bertahan menghadapi krisis iklim.
Ini bukan ketahanan pangan, melainkan pemusnahan tatanan hidup masyarakat adat.
3. Pernyataan Sikap dan Tuntutan
Hentikan PSN berbasis deforestasi.
Mendesak Pemerintah Pusat untuk segera mengevaluasi dan menghentikan seluruh ekspansi Proyek Strategis Nasional, seperti food estate, perkebunan tebu, kelapa sawit, dan pertambangan yang membongkar hutan adat di Papua.
Pemerintah juga dikritik keras karena dinilai mengambil posisi aman dengan menyederhanakan krisis ini seolah-olah hanya fenomena kebakaran hutan biasa.
Sikap penutupan diri ini membuat pemerintah enggan menetapkan status krisis sebagai Bencana Alam Nasional.
Kondisi ini serupa dengan pola penanganan bencana di daerah lain, seperti kasus fenomena bencana gempa di Flores, NTT, di mana penetapan status bencana terhambat karena pemerintah menghindari kewajiban pengeluaran kas negara (APBN/APBD).
Padahal, anggaran negara merupakan dana publik yang wajib digunakan untuk menyelamatkan warga saat bencana terjadi.
4. Penetapan Status Bencana Alam
Pemerintah didesak untuk tidak menutup mata dan segera menetapkan fenomena El Nino di Papua sebagai status bencana alam resmi, sehingga penanganan dapat dilakukan secara maksimal.
Perlindungan pangan lokal.
Pemerintah wajib hadir memitigasi risiko gagal panen dengan membeli hasil pangan lokal masyarakat guna menjamin ketahanan pangan warga terdampak.
Perhatian pemerintah terhadap penyaluran anggaran darurat APBN dan APBD.
Mengalokasikan dana darurat secara cepat dan tepat untuk penyediaan bantuan air bersih serta pemulihan ekonomi masyarakat kecil.
Menghentikan sementara dan mengevaluasi seluruh izin penanaman modal atau ekspansi lahan skala besar yang memicu pembabatan hutan alami Papua.
5. Kembalikan dan Akui Hak Tanah Ulayat
Mengesahkan dan melindungi penuh tanah adat masyarakat Papua secara sah menurut hukum, serta menghentikan intimidasi terhadap masyarakat lokal yang mempertahankan wilayah hidupnya.
6. Prioritaskan Kedaulatan Pangan Berbasis Lokal
Beralih dari sistem pertanian monokultur industri ke pemulihan dan pengembangan sistem pangan berbasis kearifan lokal, seperti sagu, umbi-umbian, dan kelautan, yang terbukti tahan terhadap perubahan iklim.
7. Audit dan Pemulihan Ekologis
Sikapi deforestasi akibat PSN.
Menyerukan evaluasi total dan kritis terhadap proyek-proyek strategis nasional di Merauke dan wilayah Papua lainnya yang berdampak pada rusaknya ekosistem hutan hujan serta mengancam ketahanan lingkungan hidup dan tanah masyarakat adat.
Melakukan pemulihan wilayah-wilayah hutan yang rusak akibat proyek skala besar guna mengembalikan fungsi mitigasi bencana iklim alamiah.
“Jaga Tanah Papua dari kerusakan lingkungan, alam, pembabatan hutan liar, eksploitasi sumber daya alam. Fenomena ini mengancam ekologis iklim bumi, ekosistem rusak, pangan lokal Papua terancam tumbang secara masif dan berkelanjutan.”
*Ketua DPM FISIP UNCEN Periode 2026–2027
