Tiom, nirmeke.com – Bupati Lanny Jaya, Aletinus Yigibalom, S.Pd., M.Pd., membuka kegiatan “Penyaringan Aspirasi Perlindungan Hak-Hak Orang Asli Papua” yang diselenggarakan oleh Majelis Rakyat Papua Pegunungan (MRP-PP) di Aula Kantor Bupati Lanny Jaya, pada Rabu, (26/03/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh anggota MRP-PP, di antaranya Bapak Nius Kogoya, S.Th dari Pokja Adat Majelis Rakyat Papua Pegunungan, serta Ibu Era Wakur, Kelompok Kerja Perempuan MRP-PP perwakilan Kabupaten Lanny Jaya.
Bupati Aletinus Yigibalom dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kegiatan tersebut bagi masyarakat Lanny Jaya. Ia menekankan perlunya perhatian terhadap hak-hak orang asli Papua (OAP), terutama di Kabupaten Lanny Jaya, mulai dari Beam hingga Kwiyawage.
“Materi yang dibawa oleh teman-teman MRP-PP sangat penting, terutama bagi Kabupaten Lanny Jaya. Sebagai pejabat dan tokoh, kami harus memperhatikan hak-hak orang asli Papua,” ujar Bupati Yigibalom.
Komitmen untuk Perlindungan Ekonomi OAP
Bupati Lanny Jaya juga menegaskan komitmennya terhadap perlindungan ekonomi dan hak-hak orang asli Papua.
“Kami berkomitmen untuk mendukung perekonomian dan penjualan hak-hak orang asli Lanny Jaya. Bulan depan, kami akan mengeluarkan himbauan agar masyarakat di Tiom dapat berjualan dengan aman,” lanjutnya.
Bupati mengajak tokoh-tokoh di distrik dan kampung untuk menerjemahkan dan menyebarkan pesan ini kepada masyarakat.
“Kami berterima kasih kepada MRP-PP yang telah memberikan materi yang sangat berguna untuk memperkuat langkah kami ke depan. Kami juga siap melengkapi program-program yang ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” katanya.
Tindakan Hukum dan Perhatian Terhadap Program Lokal
Bupati Yigibalom juga mengusulkan agar MRP-PP dan DPR-PP mengambil tindakan hukum terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan kebijakan di Papua Pegunungan.
“Kami berharap agar tindakan hukum diambil sesuai dengan mekanisme yang ada,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati Lanny Jaya menyoroti pentingnya program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan di Tiom. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat dengan menyediakan bahan makanan lokal yang bergizi dan meningkatkan perekonomian di kampung-kampung.
“Kami mengajak seluruh pejabat di Lanny Jaya untuk melibatkan diri dalam program ini,” ungkapnya.
Apresiasi dari MRP-PP
Era Wakur, AMP, mewakili Kelompok Kerja Perempuan MRP-PP, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah Kabupaten Lanny Jaya atas sambutan hangat dan antusiasme yang luar biasa.
“Kami sangat berterima kasih atas dukungan masyarakat dan ASN Kabupaten Lanny Jaya yang membuat kegiatan ini berjalan lancar dan terkendali,” ujarnya.
Era Wakur juga mengungkapkan materi yang dibahas dalam kegiatan ini, antara lain terkait tanah adat, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pentingnya kuota politik perempuan sebesar 30%.
“Kami berharap kedepannya, perekonomian Kabupaten Lanny Jaya akan semakin baik, dan untuk lima tahun mendatang, kami meminta 9 kursi untuk perempuan dalam kuota politik Papua,” tuturnya.
Peraturan Daerah untuk Kabupaten Lanny Jaya
Terkait peraturan daerah (Perdasus), Era Wakur menegaskan bahwa salah satu poin penting adalah pelarangan peredaran minuman keras di Kabupaten Lanny Jaya.
“Kami akan melarang penjualan minuman keras di seluruh Kabupaten Lanny Jaya dan secara umum di Provinsi Papua Pegunungan,” kata Era.
Kegiatan ini diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat Lanny Jaya dan memperkuat perlindungan hak-hak orang asli Papua di wilayah ini.(*)
Pewarta: Humas Kabupaten Lanny Jaya
