Jayapura, nirmeke.com – LSM dan Komunitas yang menangani ODHA di kota Jayapura meminta kepada Komisi Penangulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua menjelaskan secara rinci dan terbuka soal penyaluran dana Rp1,5 miliar untuk penambahan asupan gizi ODHA di provinsi Papua beberapa waktu lalu.
Manajer Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat (YPKM) Papua, Joice Erlely mengatakan, sejauh ini lembaga yang menangani ODHA tak mengetahui adanya penyaluran dana untuk ODHA dari KPA Provinsi Papua.
“Informasi terkait penyaluran dana perbaikan gizi untuk ODHA kami lihat di salah satu media koran cetak di kota Jayapura, namun dalam ulasan berita tersebut tidak dijelaskan dikasih kepada siapa? ODHA yang ada dimana? baik di kabupaten atau provinsi?” kata Joice, Selasa (13/8/2019).
Ia menambahkan sampai hari ini pihaknya tak mengetahui adanya penyaluran dana untuk ODHA. Ini bisa dipastikan karena para ODHA tinggal bersama lembaga maupun komunitas yang selalu dipantau.
“Kami tidak tahu dana ini, kami juga belum pernah ada kordinasi dan komuniksi terkait penyaluran dan pemberian dana tersebut. Nutrisi untuk ODHA masih kami yang berikan dari lembaga YPKM dan teman-teman pemerhati yang lain kasih,” katanya.
Ia juga mengklarifikasi terkait jumlah ODHA di Papua. Menurutnya, saat ini terdapat 48 ribu ODHA di Papua. Sementara untuk Kota Jayapura saja ada sekitar 6.000 ODHA.
“Dan itu semua kami yang cari jalan dan tangani, tidak ada KPA kasih seribu ka, trada. Jadi dari kucuran dana pertama kami tidak tau apalagi kedua ini, dan KPA tidak pernah kordinasi dengan kami LSM,” kata Joice.
Sementara itu Robert Sihombing aktivis HIV di Papua mengatakan lima ribu ODHA yang disebutkan oleh KPA Provinsi Papua tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
“Alangkah baiknya KPA harus bekerja sama dengan layanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas begitu juga dengan LSM-LSM yang melakukan pendampingan terhadap ODHA agar bisa mendapatkan data valid,” katanya.
Soalnya kata Robert, mereka juga membutuhkan bantuan tersebut, apalagi para ODHA yang ada di Puskesmas tersebut memerlukan bantuan gizi, utamanya ODHA yang sedang hamil.
“Programnya bagus cuma akan lebih efektif kalau fungsi koordinasi dari KPA jalan, karena untuk program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS butuh keterlibatan semua pihak. Kalau KPA Punya kajian tentang kebutuhan Gizi, silakan saja, tapi setahu saya KPA tidak punya kajian itu,” katanya.
Sebelumnya diinformasikan, KPA provinsi Papua kucurkan dana Rp1,5 Miliar untuk biaya asupan gizi bagi Orang Dengan HIV dan AIDS di provinsi Papua. Penyaluran dana tersebut yang kedua setelah empat bulan lalu KPA menyalurkan Rp500 juta terhadap ODHA.(*)
Sumber: Jubi.co.id
