Wamena, nirmeke.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) cabang Jayawijaya bersama masyarakat, menggelar aksi demo di halaman Kantor Bupati Jayawijaya, Rabu (25/5/2022).
Aksi tersebut untuk menolak adanya rencana deklarasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Lapago pada 30 Mei dan 1 Juni 2022 di Wamena, yang digagas oleh Lenis Kogoya selaku Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua.
Dari orasi yang disampaikan, mahasiswa dan masyarakat menolak adanya rencana pembentukan DOB, karena dianggap tidak sesuai keinginan rakyat dan terkesan terlalu dipaksakan hanya untuk kepentingan elite politik. Bahkan massa aksi mempertanyakan kenapa begitu banyak rakyat di Lapago yang menolak adanya pembentukan DOB, tetapi prosesnya tetap berjalan di tingkat pusat. Sehingga hal ini dinilai sebagai upaya memecah belah sesama orang Papua.
Sekretaris Jenderal PMKRI cabang Jayawijaya, Fransiskus Sorabut mengatakan aksi ini untuk menyampaikan bahwa rakyat di wilayah Lapago ini sudah menolak adanya DOB. Sementara Lenis Kogoya berencana melakukan deklarasi DOB melalui kantor LMA di Wamena. Sehingga PMKRI bersama sembilan kampus di Jayawijaya dan beberapa tokoh, menolak adanya deklarasi tersebut.
“Semua kebijakan itu pasti ada jalurnya/regulasi yaitu melalui keputusan MRP bahkan gubernur, tetapi pusat seolah-olah menganggap keduanya [MRP dan gubernur] seperti patung hidup, sehingga kami menolak keras jika ada deklarasi di Wamena,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Jayawijaya, Marthin Yogobi yang menerima massa aksi mengaku sejauh ini setiap demo menolak DOB diterima dengan baik oleh pemerintah daerah maupun DPRD, dan aspirasi telah diteruskan ke tingkat provinsi hingga pusat.
“Menyangkut DOB, seluruh rakyat Papua sudah menyampaikan [aspirasi], pemerintah dan DPRD telah melakukan tugasnya yaitu meneruskan semua aspirasi, namun yang tuli dan buta siapa, pemerintah kabupaten atau di Jakarta?” kata Marthin Yogobi.
Menyangkut rencana deklarasi Ketua LMA Papua di Wamena, itu bukan agenda Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, pemerintah daerah hanya sebagai undangan dan hanya diminta untuk menyediakan tempat. Untuk itu, wabup meminta kepada PMKRI Jayawijaya sebagai OKP Cipayung yang mempunyai hirarki hingga ke tingkat pusat, dapat memanfaatkan hal itu untuk lobi politik ke Jakarta.
“Koordinasi dengan pengurus OKP di tingkat pusat, bicara dengan DPR RI yang juga merupakan alumni PMKRI, GMKI, HMI dan lainnya. Jangan setiap hari demo, karena tidak akan menghalangi proses yang berjalan sebab [hal itu] merupakan kebijakan negara,” ucap Yogobi. (*)
