Jayapura, nirmeke.com – Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Lanny Jaya di Manado Sulawesi Utara meminta Bupati Lanny Jaya Befa Jigibalom untuk stop jadikan isu Otsus jilid 2 sebagai panggung politik karena mahasiswa dan masyarakat Lanny Jaya sudah nyatakan sikap tolak Otsus, Pemekaran DOB dan penambahan militer di wilayah Lapago khususnya Lanny Jaya.
Weinus Wenda, Penanggung jawab Badan Pengurus Pelajar dan Mahasiswa Lanny Jaya melalui pers releasenya menegaskan penolakan Otsus Jilid 2 oleh masyarakat Lanny Jaya murni aspirasi rakyat bukan direkayasa seperti yang di sampaikan bupati Lanny Jaya Befa Jigibalom melalui media massa beberapa waktu lalu. Kamis, (1/4/2021).
Sehingga mahasiswa menyatakan sikap meminta Bupati lanny jaya Befa Jigibalom stop jadikan isu Otsus Jilid II sebagai panggung politik.
“Karena demo yang dilakukan pada Tanggal (18/3/2021) itu adalah benar-benar dari mahasiswa bersama masyarakat Lanny Jaya, bukan rekayasa dan fiksi,” tegasnya.
Lanjutnya, mahasiswa Lanny Jaya di Manado Sulawesi Utara, dengan tegas menolak pemerintah memperjuangkan perpanjangan Otsus jilid II dalam bentuk apapun, kami juga menolak pemekaran Provinsi dan Daerah Otonomi Baru (DOB) diatas tanah Papua terlebih khusus wilayah Lapago.
“Kami mahasiswa Lanny Jaya di Manado Sulawesi Utara, meminta dengan tegas penarikan pasukan organik dan non organik yang ada di atas tanah Papua, terlebih khusus kabupaten Lanny Jaya dan sekitarnya,” tegasnya.
Pelius Wandik, korlap mahasiswa menambahkan fungsi dari pada anggota DPRD adalah memperjuangkan aspirasi rakyat, maka demo yang dilakukan pada Tanggal (18/3/2021) itu benar-benar dari mahasiswa dan masyarakat Lanny Jaya bukan rekayasa dan fiksi yang dikatakan oleh bapak Bupati Befa Jigibalom,” katanya.
“Kami mahasiswa Lanny Jaya di Manado Sulawesi Utara meminta kepada DPRD kabupaten Lanny Jaya untuk tetap memperjuankan dan mendorong aspirasi tersebut kepada DPR Papua.
Lanjutnya, pelajar, dan mahasiswa/I Lanny Jaya di Manado Sulawesi Utara mendukung penuh dengan Rapat dengar pendapat (RDP) dilakukan oleh MRP provinsi Papua dan Papua barat.(*)
Editor : Aguz Pabika
