Jayapura, nirmeke.com – Mantan Tapol Papua Filep Karma, mengapresiasi kepada mahasiswa dan rakyat Papua yang terus bersuara tentang penindasan dengan cara damai dan bermartabat karena menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi oleh undang-undang di negara demokrasi.
“Mereka yang hari ini hadir adalah mereka yang sadar akan kebebasan mereka diatas tanahnya sendiri dan melakukan aksi perlahan secara damai di dalam kota dan ini yang harus dan terus dilakukan oleh kita di dalam kota,” kata Filep mantan Tapol Papua.
Ia juga mengumpamakan kebijakan negara yang di berikan ke rakyat Papua seperti pemberlakuan program KB dua anak lebih baik, sama halnya pemberlakuan Otsus dengan diberikan Pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat dan harusnya dengan dua provinsi lebih baik malah tambah kacau tidak ada kedamaian, kekerasan terus berlanjut perlawanan dari rakyat Papua terus ada jadi buat apa lagi mau bikin pemekaran di tanah Papua.
Rakyat Papua hari ini secara damai menuntut Kemerdekaan karena itu solusi yang terbaik bagi orang Papua di atas tanah Papua bukan Otsus, Pemekaran DOB dan program pembangunan lainnya di Papua.
“Rakyat Papua hari ini sadar dan bersuara untuk hak politik mereka sebagai bangsa yang besar yang ingin hidup sebagai satu bangsa seperti bangsa lain di dunia,” tegasnya.
kata Karma, Pemerintah pusat harusnya bukan berikan Pemekaran provinsi bagi masyarakat Papua, melainkan memberikan negara baru bagi bangsa Papua karena itu yang dituntuk oleh rakyat Papua saat ini bukan lagi Otsus dan DOB.
“Rakyat Papua tidak minta pemekaran provinsi melainkan mereka minta pemekaran negara west Papua, itu yang harus diberikan dan itupun juga yang di tuntut rakyat Papua baik dalam kota maupun di hutan (TPNPB),” tegasnya.
Philipus Robaha, aktivis Solidaritas Nasional Mahasiswa Pemuda Papua(SONAMAPA) juga dalam orasinya menegaskan Otsus dan Pemekaran tidak akan pernah membawa kesejahteraan rakyat Papua malah menjadi musibah bagi masyarakat dimana tanah dan dan SDA mereka di rampas dan dieksploitasi untuk kepentingan investor dan para jenderal di Jakarta.
“Kita yang hari ini hadir dan duduk hari ini kita yang sadar akan penindasan yang sedang terjadi oleh negara Indonesia, ruang demokrasi dibungkam, kriminalisasi aktivitas Papua sebagai bentuk negara Indonesia tidak menghargai rakyat Papua sebagai pemilik negeri,” tegasnya.
Perlawanan secara damai akan terus di lakukan oleh mahasiswa dan rakyat Papua, selama ruang demokrasi kami dibungkam oleh aparat kepolisian secara tidak langsung mereka juga membantu rakyat Papua memproses cepat kemerdekaan Papua. (*)
