Jayapura, nirmeke.com – Menteri luar negeri Vanuatu telah menolak kritik dari pemerintah Indonesia karena memasukkan United Liberation Movement (ULMWP) untuk Papua Barat dalam pertemuannya dengan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet.
Dalam sebuah pernyataan, Duta Besar Indonesia untuk PBB mengecam keras tindakan Vanuatu itu, mengklaim negara itu sengaja menipu Komisaris Tinggi dengan mengambil langkah-langkah manipulatif dengan membiarkan ketua ULMWP Benny Wenda menyusup ke delegasinya.
Namun, menteri, Ralph Regenvanu, mengatakan kepada Buzz 96FM bahwa pemerintahnya selalu mempertahankan dukungannya untuk penentuan nasib sendiri orang Papua Barat.
Mr Reganvanu mengatakan Vanuatu menegaskan kembali komitmen itu dan merayakan pembentukan ULMWP dengan menjadi tuan rumah pertemuan beberapa tahun yang lalu, serta memberikannya tanah untuk kantor.
Menteri menekankan kembali Vanuatu akan membantu rakyat Papua Barat dalam perjuangan mereka untuk mendekolonisasi. (*)
Sumber: RNZ
