Jayapura, nirmeke.com – Kehadiran presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Tanah Papua dalam rangka membuka secara resmi PON XX dan meresmikan sejumlah infrastruktur merupakan agenda seremonial yang tidak memberi manfaat bagi rakyat Papua di saat berbagai kasus pelanggaran HAM belum pernah diselesaikan.
Penilaian ini dikemukakan Ambrosius Mulait, mantan tahanan politik Papua, sehubungan dengan kunjungan presiden Joko Widodo yang dianggap tidak lebih dari pencitraan negara di mata rakyat dan dunia internasional.
“Jokowi datang cari muka saja, bukan datang dengan niat baik selesaikan HAM,” ujarnya kepada suarapapua.com, Rabu (6/10/2021).
Ambrosius mengatakan, pemerintah Indonesia terlihat tidak konsisten dalam menangani Covid-19. Sebab masih membiarkan kerumunan orang dalam acara PON XX Papua.
“Kami pertanyakan inkonsistensi pemerintahan Jokowi, kenapa kondisi pandemi di Papua terus lakukan kegiatan PON dengan skala ribuan orang? Heran, kasus Covid-19 sudah meningkat, tetapi tiba-tiba angkanya dianggap menurun dan PON bisa diadakan,” ujarnya.
Sekretaris jenderal AMPTPI ini juga mengkritik tindakan represif aparat kepolisian terhadap puluhan mahasiswa Papua yang berdemonstrasi secara damai di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta.
“Aparat juga rasis terhadap penanganan massa aksi Papua. Sedangkan massa yang beberapa hari demo di KPK tidak serepresif massa aksi Papua, malah diberikan ruang,” bebernya membandingkan.
Dari fakta tersebut, ia menilai negara benar-benar tidak adil terhadap orang Papua.
“Selama ini orang Papua terus menerus dibungkam dengan cara represif, aksi damai dibubarkan, massa aksi ditangkap, dicap separatis, hingga dipenjarakan. Cara penanganan saja sudah sangat diskriminatif dan rasis,” tegas Mulait.
Kekecewaan sama dilontarkan Semi Gobay, aktivis mahasiswa Papua. Menurutnya, sudah sembilan kali presiden Jokowi ke Tanah Papua, tetapi kasus pelanggaran HAM belum satupun disentuh apalagi mau diselesaikan.
“Pada puncak PON XX, turun lihat noken milik mama-mama Papua. Tetapi kasus pengungsian dari Nduga dan Maybrat, kasus penembakan di Puncak, Intan Jaya, dan Pegunungan Bintang belum ditangani oleh pemerintah Indonesia dibawah kekuasaan presiden Joko Widodo,” tutur Gobay.
Hal itu menurutnya semakin memperlihatkan wajah pemerintahan yang sesungguhnya.
“Presiden datang berkunjung dan beli noken banyak-banyak, tetapi banyak kasus konflik di Papua belum diselesaikan. Ada apa dibalik semua itu? Pemerintah Indonesia tidak ada niat baik untuk kami. Selamat merayakan PON diatas duka bangsa West Papua,” tandasnya. (*)
Sumber: SUARA PAPUA
