Jayapura, nirmeke.com – Air susu dibalas dengan air tuba, itu pribahasa yang pas untuk menggambarkan perbuatan seorang Dance Yulian Flassy, Sekda Papua yang disambut dengan pelukan kasih dan hangat oleh Gubernur Lukas Enembe pada pada Maret 2021 di Gedung Negara Dok 5 Jayapura tetapi ia menusuk Gubernur Lukas Enembe dari belakang bahkan tindakannya dipandang sebagai Kudeta pada Pemerintahan Sipil Yang Legitimit.
Hal tersebut ditegaskan Musa Haluk koordinator Solidaritas Rakyat Papua Save Lukas Enembe (LE) Jilid 2 saat mengelar konferensi pers dengan sejumlah awak media di Jayapura tadi, Jumat, (25/6/2021).
Kata Musa, Rakyat Papua terkaget bagaikan disambar petir pada siang bolong! Tanpa di duga sebelumnya, tanpa juga meminta pertimbangan dan atau melaporkan kepada Gubernur Papua, pada 24 Juni 2021 dengan nomor surat 121/7136/SET ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri. Sebagai tanggapan, pada hari yang sama Dirjen Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri Mengeluarkan Surat Nomor T.121. 91/4124/OTDA perihal menugaskan Sekda Provinsi Papua sebagai Pelaksana Tugas Sehari-Hari Gubernur Papua.
“Tanggapan begitu cepat Dirjen Otda pada hari yang sama menanggapi surat Sekda Papua patut dipertanyakan,” katanya.
Lanjutnya, Kami, sebagai orang adat dan orang beriman, kami memandang bahwa apa yang telah dilakukan oleh Sekda Papua dan Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri atas nama Mendagri telah memperlihatkan sikap haus akan kekuasaan, tidak tau adat dan ketidak-keberadaban.
“Kami tegaskan bahwa Papua masih Berduka atas kepergian salah satu Putra terbaik Wakil Gubernur Papua, Bpk. Klemen Tinal. Sesuai adat dan ajaran agama kami, belum memasuki 40 hari kepergian Bpk Klemen Tinal. Kedua, Bapak Gubernur masih hidup dan sedang berobat. Semestinya sebelum Pak Sekda pada tanggal 24 Juni 2021 Mengirim surat kepada Mendagri seharusnya meminta pertimbangan kepada Gubernur Papua sebagai atasan langsung. Namun tanpa bertanya dan secara diam-diam berlaga sebagai pencuri telah kirim surat kepada Mendagri,” tegasnya.
Rakyat Papua beranggapan bahwa apa yang Bapak Sekda lakukan kepada Gubernur Papua adalah Kudeta kekuasaan sipil. Merebut kekuasaan dengan cara licik dan tidak beretika, ber-adat dan ber-adap. Bapak lupa bahwa Gubernur Enembe selama dua periode dipilih langsung oleh rakyat dan selalu menang mutlak.
“Dengan cara yang tidak beretika, tidak ber-adat, ber-adab engkau hari ini hendak menusuk Seorang Lukas Enembe dari belakang. Engkau lupa bahwa dengan hati kasih Bapak Lukas Enembe memeluk dan menerimamu di Gedung Negara dok 5 untuk membantunya kemudian meminta Pak Doren Wakerkwa supaya mundur dan kembali kepada Jabatan Asisten 1 Provinsi Papua. Kami mesti tanyakan Bapak, apakah inikah cara Anda membalas pelukan kasih bapak Lukas Enembe? Ingatlah bahwa seekor hewan saja mengetahui tuannya dan tau bagaimana menyampaikan Ucapan Terima Kasih,” tegasnya.
Mecky Wetipo juga menambahkan Berlandaskan beberapa fakta sebagaimana kami ungkapkan ini, kami rakyat Papua yang tergabung dalam Solidaritas Save LE Jilid 2, menyatakan sikap:
“Pertama, segera Bapak Sekda Papua dan Dirjen Otonomi Daerah Meminta Maaf kepada Gubernur dan Rakyat Papua secara terbuka. Kedua, segera secara ksatria meletakan Jabatan Sekretaris Daerah Papua dan segera meninggalkan Kantor Gubernur Papua,” tegasnya.
Kami juga mendesak Menteri Dalam Negeri untuk memberhentikan Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik dari jabatannya. Dan segera sesuai surat keputusan Gubernur Papua pada pada 21 Juni 2021 untuk mengangkat Pelaksana Tugas Harian Sekda Papua,” tegasnya.
Solidaritas Rakyat Papua Save Lukas Enembe (LE) Jilid 2 menyerukan rakyat Papua untuk memobilisasi melakukan mogok kerja dan menduduki kantor Gubernur Papua pada hari Senin 28 Juni 2021. (*)
Reporter : Aguz Pabika
Editor : –
