Jayapura, nirmeke.com – Ketua Perhimpinan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Santo Efrem Cabang Jayapura Martinus Mabel menegaskan, PMKRI Jayapura menyatakan tetap netral terkait dualisme kepengurusan di tubuh Komite Nasional Indonesia (KNPI) mencermati dinamika di tubuh KNPI Papua yang berpotensi menimbulkan perpecahan.
“Perlu kami tegaskan, PMKRI merupakan salah satu organisasi yang turut mendirikan KNPI tahun 1973. Melihat dinamika KNPI Papua saat ini, terkesan berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan pemuda Papua. Oleh karena itu, perlu kami sampaikan sikap bahwa PMKRI Jayapura tetap netral, tidak akan pernah terlibat secara organisasi atas dualisme kepegurusan di tubuh KNPI. Kami akan menunggu kepastian pemerintah dan penyatuan KNPI kemudian secara organisasi kami akan bergabung,” ujar Martinus Mabel melalui keterangan tertulis yang diperoleh nirmeke.com di Jayapura, Papua Senin (24/1/2022).
Menurut Martinus, sikap memilih netral atas dinamika terjadinya dua kubu KNPI Papua diambil mengingat PMKRI sebagai salah satu organisasi kepemudaan kelompok Cipayung ibarat ibu yang melahirkan KNPI. Karena itu, PMKRI memiliki tanggungjawab moril untuk mempersatukan dualisme KNPI Papua dan mencari alternatif solusi sehingga KNPI Papua terhindar dari dualisme kepengurusan.
“Terserah apakah di pusat terjadi dualisme namun bagi PMKRI Jayapura, pemuda Papua harus bersatu agar ikut membantu pemerintah daerah dan masyarakat guna menyelesaikan berbagai agenda pembangunan yang tengah di hadapi Papua saat ini. KNPI jangan mempertontonkan dualisme yang akan memecah pemuda di Papua,” tegas Martinus.
Lanjutnya, pemuda di provinsi lain berpikir pembangunan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain tetapi pemuda Papua masih ambisius jabatan. Ia mengkhawatirkan, bila hal itu yang terjadi, potensi perpecahan terbuka lebar akibat sikap ambisi pihak tertentu tanpa mempertimbangkan kepentingan lebih besar bagi masyarakat di bumi Cendrawasih.
“Selama KNPI Papua masih terjadi dualisme maka saya selaku ketua PMKRI berharap dan meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua segera turun tangan membantu menyelesaikan masalah ini agar tidak berlarut-larut,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Martinus bila kedua kubu masih mempertahankan ego masing-masing, pihaknya meminta Pemprov Papua menunda sementara seluruh bantuan hibah dalam bentuk apapun. Hal ini penting mengingat uang pembinaan organisasi yang digunakan KNPI adalah uang rakyat.
“Uang tersebut semestinya digunakan untuk melakukan pembinaan potensi kepemudaan di Papua. Bukan digunakan untuk kepentingan lain,” kata Martinus mengingatkan.
Ia juga menegaskan sikap PMKRI untuk tidak terlibat dalam segala bentuk kegiatan apapun yang dilaksanakan oleh KNPI selama KNPI Papua masih terjadi dualisme.
“Jika di antara dua kubu kepengurusan KNPI Papua mencatut logo PMKRI, atas nama organisasi kami akan mempermasalahkan bahkan membawa ke urusan hokum,” kata Martinus. (*)
Editor: Admin NIRMEKE
