Jayapura, nirmeke.com – Komunitas Mahasiswa Independent Somatua Intan Jaya (KOMISI SOMATUA) kota Jayapura meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Intan Jaya untuk lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat terutama pembangunan dan kesejahteraan ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
Kalesmus Bagau sekretaris Komisi Somatua kepada wartawan mengatakan roda perekonomian, pembangunan fisik dan non fisik tidak berjalan maksimal semenjak bupati Intan Jaya Natalis Tabuni di lantik. Senin, (17/9/2018).
“Roda pemerintahan semua berjalan di Nabire, meskipun bupati sudah perintahkan naik ke Intan Jaya belum ada kantor-kantor dinas yang aktif,” katanya.
Lanjutnya selama kabupaten ini berdiri tahun 2008, belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang di keluarkan oleh Pemda untuk pembangunan terutama infrastruktur dan memproteksi hak-hak masyarakat (asli) setempat.
“Sampai sekarang di dalam kota kabupaten Intan Jaya tidak ada roda perekonomian, bagaimana tidak masyarakat saja mau beli atau jual seuatu harus melakukan barter misalnya antara sayur dan beras di kios-kios,” katanya.
Sama hal juga di tambahkan Hans Baguba masasiswa Uncen asal Intan Jaya mengatakan roda perekonomian yang tidak berjalan baik ini juga mempengaruhi harga barang (Bama) di kios atau toko.
“Beras bersih 1 karung 15 kg saja Rp500 ribu, 1 kg beras Rp25 ribu dan untuk bensin (BBM) 1 liter dengan harga Rp50 ribu,” katanya.
Tidak hanya itu, kata Hans, harga BBM di Pertamina pengisian APMS tiap kendaraan motor di wajibkan mengisi 2 liter tidak bisa lebih. Kalaupun Pompa bensin buka, itu hari-hari besar saja dan tidak setiap hari.
“Kami menduga juga ada penimbunan BBM oleh oknum-oknum tertentu di kabupaten Intan Jaya yang mencari keuntungan,” katanya. (*)
Editor : Agus Pabika
