Jayapura, nirmeke.com – Pembangunan Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik di kecam oleh seluruh masyarakat Papua, tak hanya itu Lembaga culture orang asli Papua Majelis Rakyat Papua (MRP) juga mengatakan pembagunan Smelter di luar Papua sebagai bentuk tidak adanya niat baik pemerintah pusat untuk membangun Papua.
Hal tersebut di tegaskan Timotius Murib, ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) kepada wartawan, Selasa, (19/10/2021), di ruang rapat kantor MRP.
Gubernur Papua, DPR Papua dan MRP sudah berjuang untuk mau bangun Smelter di Papua yang berlokasi di Pomoka, Timika namun pemerintah pusat tidak berkeinginan untuk di bangun dengan alasan belum ada infrastruktur yang di bangun.
“Masalah utama pemerintah bilang listrik kita tidak ada, dan waktu itu pusat listrik mau di bangun tenaga air dari muara Paniai yang di buang ke Kokonao dan itu sudah di survei dua kali oleh gubernur Papua dengan pihak pemerintah pusat, pihak perusahaan namun tidak di tindaklanjuti,” kata Murib.
Lanjutnya, bila di tindaklanjuti oleh pusat dan pusat listrik di bangun, pasti tahun ini Smelter di bangun di Papua tapi tidak ada niat baik dari pemerintah pusat untuk membangun Papua karena itu Smelter di bangun di luar dari tanah Papua.
Murib menjelaskan, Gubernur Papua Lukas Enembe sudah berjuang sejak tahun 2013 agar Smelter di bangun di Papua, dan salah satu mantan pimpinan MRP Jimmy Mabel dan dirinya juga menjadi saksi hidup perjuangan mereka untuk menyediakan tempat agar di lakukan pembagunan Smelter di Timika.
“Perjuangan Lukas Enembe dalam rangka memperjuangkan membangun Smelter di Papua di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjalan baik ketika transisi kepemimpinan ke Jokowi tidak di lanjutkan, malahan Smelter di bangun di luar Papua,” kata Murib.
Majelis Rakyat Papua (MRP) berprinsip dan berharap perusahaan Smelter Freeport ini di bangun di Papua karena Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Bila tambang Freeport ada di Papua, pabrik pemurniannya di bawah ke Jawa, kami pikir kebijakan yang di ambil pusat atas keragu-raguan Papua dengan minimnya infrastruktur namun MRP berharap orang asli Papua di perioritaskan untuk masuk sebagai tenaga kerja,” tegasnya. (*)
