Jayapura, nirmeke.com – Majelis Rakyat Papua (MRP) melalui Pokja Perempuan kembali menegaskan, MRP bersama rakyat Papua menolak tegas program pemerintah Keluarga Berencana (KB) yang menghambat proses perkembangan orang asli Papua di tanah Papua yang kian hari makin sedikit.
Hal tersebut ditegaskan Ciska Abugau, anggota MRP Pokja Perempuan, saat melakukan pertemuan dengan bupati Jember, dr, Hj, Faida, saat melakukan kunjungan kerja dan silahturahmi di kantor MRP kemarin malam. Selasa, (28/1/2020).
Sejauh keluhan dan pengalaman yang kami terima di Pokja Perempuan, mereka yang mengkonsumsi KB usai melahirkan, seterusnya tidak bisa mengandung dan melahirkan lagi.
“ini yang sering dialami dan terjadi sama perempuan Papua. Ketika dikasih KB itu langsung tidak bisa mengandung lagi, seperti KB itu yang menutup kandungan perempuan Papua,” tegasnya.
Ia juga menegaskan, pemerintah pusat berupaya menekan angka kelahiran orang asli Papua dengan program KB dan lainnya dan orang Papua jadi minoritas di tanah sendiri dibanding orang non Papua yang semakin banyak.
“kami harap bupati yang lebih dekat dengan pemerintah pusat (Jakarta) jadi tolong sampaikan ke mereka, kami bicara juga tidak pernah di tanggapi serius, padahal kami bagian dari republik ini,” tegasnya.
Sementara itu Bupati Jember, dr, Hj, Faida, mengatakan apa yang menjadi keluhan perempuan Papua yang di sampaikan melalui MRP akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat dan ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise untuk ditindaklanjuti. (*)
Editor : Aguz Pabika
