Jayapura, nirmeke.com – Pokja Agama Majelis Rakyat Papua (MRP) bersama Solidaritas Anti Miras dan Narkoba (SAMN) Provinsi Papua memberikan apresiasi tindakan nyata penyelamatan manusia Papua yang di lakukan oleh Bupati Nduga mengusir penjualan Miras di ibukota kabupaten Nduga belum lama ini.
Helena Hubi, ketua Pokja Agama MRP mengatakan tindakan yang di lakukan bupati Nduga merupakan pemimpin yang punya hati untuk melindungi masyarakatnya dari bahaya miras dan narkoba.
“MRP memberikan apresiasi yang tinggi kepada bupati Nduga yang punya hati untuk rakyatnya sehingga tanpa kompromi mengusir si penjual dari kabupatennya, dan tindakan seperti ini patut dilakukan oleh pimpinan daerah lainnya di tanah Papua,” kata mama Helena.
Miras dan Narkoba ini terus merenggut nyawa manusia orang asli Papua, sehingga perlu di sadari oleh para pemimpin kepala daerah di seluruh tanah Papua.
“Orang-orang yang datangkan minuman keras (alkohol) ke Papua ini punya niat yang tidak baik untuk orang asli Papua dan perlu kita sadari itu, kami tidak tau di dalam minuman tersebut ada isi apa saja? Murni atau sudah diisi sesuatu, ini yang kami tidak tau sehingga perlu semua pihak untuk memerangi miras dan narkoba di tanah Papua,” tegasnya.
Helena juga menegaskan, jangan sampai kejadian di Australia terjadi di Papua, dimana masyarakat asli kulit hitam habis dan dikuasai oleh orang kulit putih kemungkinan hal tersebut akan terjadi di Papua 20 tahun kedepannya.
Anias Lengka, ketua SAMN Provinsi Papua memberikan apresiasi tindakan kemanusiaan nyata yang dilakukan oleh bupati Nduga.
“Tindakan yang diambil bupati Nduga telah menyelamatkan generasi muda Papua khususnya di Nduga,” kata Lengka.
Ia juga menambahkan di tengah konflik di Ndugama ada pihak lain mencari keuntungan serta ingin menghabiskan masyarakat asli disana dengan Miras.
“Masyarakat di Nduga hampir sebagian besar sudah mengungsi, sisa sedikit itu mau di bunuh lagi melalui miras, sangat disayangkan sekali,” tuturnya.
Lanjutnya, pemberantasan miras di Papua ini tindakan nyata penyelamatan manusia Papua yang perlu di ikuti pejabat publik lain di Papua. (*)
