Jayapura, nirmeke.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Jayapura melihat masalah yang terjadi di kabupaten Nduga terhadap warga sipil dapat di lihat dari dua sisi pertama krisis kemanusiaan dan kedua siklus kekerasan yang terus terjadi antara TNI/Polri dan TNPB.
Anum Siregar Direktur Aliansi Demokrasi Untuk Papua (ALDP) mengatakan terkait krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di Nduga karena masyarakat sipil hampir sudah di pastikan tidak ada lagi di kampung-kampung. Kamis, (2/5/2019).
“Mereka mengungsi ke banyak tempat dan yang paling bisa kita deteksi hari ini adalah mereka yang ada di Wamena. Informasi data dari teman-teman relawan mengatakan ada sekitar 2 ribu orang dan sekitar 600 adalah anak sekolah serta 80an adalah guru,” kata Anum.
Lanjutnya, hal seperti ini harus di tangani dengan baik, bagaimana mereka di berikan tempat yang layak tetapi juga mereka di beri waktu untuk menghilangan trauma hilling mereka dan juga mereka di jamin pendidikan mereka baik murid maupun guru dan mereka yang berstatus mengungsi.
“Karena ini secara kemanusiaan mereka memang adalah pengungsi karena kehilangan tempat tinggal dan besikli mereka tidak tersedia,” kata Anum.
Ia menambahkan, kedua yang harus di lihat soal siklus kekerasan yang terus terjadi, kita ingin agar di hentikan sehingga pemerintah bisa mencari model-model mediasi atau dialog yang bisa menyelesaikan masalah.
“Bila aksi kekerasan terus terjadi maka aktifitas pemerintahan (negara) lumpuh total di situ dan ini tidak bisa di biarkan begitu oleh negara sehingga dua hal ini harus di selesaikan baik krisis kemanusiaan dan siklus kekerasan,” kata Anum.
Katanya, ini bukan saja tanggung jawab dari masyarakat sipil tapi juga kita minta tanggung jawab dan perhatian dari pemerintah daerah, bupati, DPRP, MRP untuk bersuara bersama-sama menangani dua hal yang terjadi di Nduga.
Sementara itu Eir Gwijangge selaku ketua Tim solidaritas kemanusiaan peduli rakyat sipil Nduga mengatakan solidaritas peduli rakyat Nduga dan Mahasiswa Nduga kota studi Jayapura mendesak kepada pemerintah republik Indonesia untuk membuka akses terkait kondisi terakhir di wilayah Ndugama yang dikuasai oleh pihak keamanan TNI/Polri.
“Pemda Nduga dan pemerintah pusat harus duduk kembali dan mempertimbangkan cara-cara yang dilakukan dengan nilai kemanusiaan dengan harapan tidak mengorbankan masyarakat sipil yang terus di teror dan mengalami trauma yang berkepanjangan hingga hari ini,” katanya. (*)
Editor : Agus Pabika
