Jayapura, nirmeke.com – Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Provinsi Papua, Terius Yigibalom mengatakan melihat dinamika masyarakat yang merasa resah dengan adanya edaran Surat Keputusan Presiden nomor R-314/adm/TPA/09/2020 berisikan tentang pejabat pimpinan tinggi Madya di lingkungan pemerintah provinsi Papua yang mengangkat sodara Dance Yulian Flassy SE MSi Sebagai Sekda Devinitif dinilai tidak sesuai dengan hasil penilaian Panitia Seleksi (Pansel) dan dinilai sarat kepentingan Politik.
Yigibalom mengatakan bahwa masyarakat hari ini dibuat Bingung dengan keputusan yang diambil oleh presiden karena jabatan Sekda papua berbicara soal jabatan profesionalisme sesuai karir namun terkesan ada intervensi politik dan ini akan membuat kepercayaan masyarakat Papua terhadap pusat nakin menurun.
“Orang yang punya nilai tinggi ada tetapi yang ditunjuk orang yang nilainya di bawah ini orang awam pun akan menilai bahwa ada intervensi Pokitik, lihat semua yang terlibat hari ini dalam calon Sekda adalah anak-anak Papua dan jika ada kecurigaan bisa cek trek rekor mereka dan menanyakan langsung,” katanya di Abepura, Jumat, (23/10).
Kata dia ada Pansel dan BKD tapi Kenapa tidak melalui jalur yang ada ini ia nilai perlu ditinjau kembali karena yang paling utaman itu hasil kerja pansel.
“Dan jujur saja rakyat Papua suda tau siapa yang akan naik sekda tapi kami lihat jabat birokrot suda ada intervensi politik,” katanya nengaku menyesali hal itu.
Katanya, setelah melihat hasil Pansel dalam seleksi Sekda definitif Provinsi Papua sejak awal selalu berjalan transparan kepada publik dan prosesnya berjalan baik.
“Masyarakat mengikuti hasil kerja pansel dari sekian anak Asli Putra daerah Papua yang berhasil masuk hanya 3 besar sehingga kami memberikan apresiasi kerja-kerja pansel, dan masyarakat Biasa kita ikuti dari awal skor nilai per tahapan seleksi terus dipublikasikan oleh pansel dan masyarakat turut serta memantau nilai dari masing-masing calon Sekda dan terlihat bahwa Doren Wakerkwa memiliki nilai yang baik dan kita ikuti sampai di pusat sudah ada nilai rekor mereka dari hasil usaha mereka untuk mengikuti berbagai macam proses tahapan tes dan kami tahu yang memiliki nilai baik adalah Doren Wakerkwa, tetapi yang Kami ikuti dengan tersebarnya SK penetapan oleh Presiden RI bahwa saudara Dance Flassy terpilih sebagai Sekda yang awalnya berada di nomor urut 3 sementara Doren Wakerkwa dengan nilai terbaik tidak dipilih ini dilihat masyarakat Papua Pemerintah Pusat dalam hal ini presiden tidak adil dan tidak menghargai Pansel,” ujarnya.
Lajudnya, Maka dengan adanya putusan yang yang dikeluarkan melalui surat yang tersebar di media sosial membuktikan kecurigaan bahwa ada intervensi yang dilakukan dan tidak mengutamakan hasil kerja Pansel dalam hal ini oknum tertentu melalui pemerintah pusat.
“untuk itu kami berpesan jika memang penunjukan langsung dilakukan oleh Presiden maka tidak perlu lagi ada pansel tetapi langsung ditunjuk saja karena prosedur yang dilakukan terkesan percuma karena semua akan berujung di presiden,” katanya.
Dia mengatakan jangan masyarakat dibuat bingung adanya tim pansel sementara hasil kerja tim pansel yang mengeluarkan begitu banyak dana tidak dihargai oleh pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi.
“Karena kesan yang kami lihat di akhir masa jabatan Lukas Enembe dan Klemens Tinal mereka harus menyelesaikan program-program yang tersisa maka ini harus didukung oleh seorang Sekda yang mengerti program visi misinya untuk dituntaskan, tapi hari ini kami lihat Pemerintah Joko Widodo tidak percaya hasil kerja tim pansel yang dibentuk untuk menyeleksi Sekda Provinsi,” katanya. (*)
