Jayapura, nirmeke.com – Ratusan mahasiswa di Abepura dan Heram melalukan demonstrasi menolak pemekaran daerah otonomi baru (DOB), Selasa (8/3/2022). Aksi mahasiswa diakhiri dengan penyerahan aspirasi berupa pernyataan sikap kepada perwakilan DPR Papua, John NR. Gobai, Alfred Anot dan Yakoba Elopere, juga didampingi Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey.
Dalam pernyataan sikapnya, massa dengan tegas mengatakan atas nama mahasiswa Papua dan rakyat Papua menolak DOB di Papua. Pernyataan sikap juga dibacakan salah satu peserta demo yang berlokasi di Jalan Raya Teruna Bakti Perumnas Dua, Waena.
Dalam peryataan sikap mahasiswa juga menyatakan bahwa berbagai komponen telah melakukan penolakan terhadap kebijakan Jakarta yang cenderung memaksakan pemekaran Papua dan Papua Barat melalui elit Politik di Papua.
Pernyataan sikap ini dicantumkan dalam poin-poin :
- Kami Solidaritas Mahasiswa Papua bersama rakyat menolak dengan tegas pemekaran daerah otonomi baru (DOB) produk Jakarta di Tanah Papua.
- Solidaritas Mahasiswa Papua mendesak kepada Jakarta untuk mendengarkan aspirasi rakyat Papua.
- Kami Solidaritas Mahasiswa bersama rakyat Papua mendesak kepada Negara Indonesia segera tarik pasukan organik dan non organik berjumlah 76.627 dari berbagai daerah konflik, yaitu Nduga, Intan Jaya, Oksibil, Maybrat, Yahukimo, Puncak Jaya dan pada umumnya Papua.
- Solidaritas Mahasiswa Papua mendukung dan mendesak kepada Jakarta untuk melihat persoalan bangsa Papua memakai kaca mata Papua.
- Kami Solidaritas Mahasiswa bersama rakyat Papua menolak paket Otsus Jilid II yang telah dipaksakan atas kemauan Jakarta.
- Kami Solidaritas Mahasiswa bersama rakyat Papua, mendesak elit Politik Papua dalam hal ini DPRP segera cabut aspirasi, cabut surat perjanjian pertambangan khusus, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) PT Mining Industri Indonesia
- Kami Solidaritas Mahasiswa bersama rakyat Papua mengecam keras elit politik yang sedang meligimitasi atas nama mahasiswa Papua yang mati dan masih hidup.
- Kami Solidaritas Mahasiswa bersama rakyat Papua mengutuk keras elit Papua yang makan uang dan memaksakan pemekaran atas nama rakyat Papua.
- Kami Solidaritas Mahasiswa bersama rakyat Papua menolak dengan tegas kepada Negara Republik Indonesia untuk membuka ladang ekploitasi SDA di Papua.
- Kami Solidaritas Mahasiswa bersama rakyat Papua mendesak Negara Republik Indonesia segera membuka akses untuk Komisi Tinggi HAM PBB datang ke Papua guna investigasi persoalan pelanggaran HAM di Tanah Papua.
Dalam aspirasi tersebut juga menyuarakan agar dapat menghentikan operasi militer di Seluruh Tanah Papua, memberikan izin kepada wartawan asing ke Papua dan menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis pro kemanusiaan HAM.
Massa juga mengancam agar aspirasi tersebut ditindaklanjuti, jika tidak akan ada mobilisasi besar-besaran di Papua. (*)
