Jayapura, nirmeke.com – Perayaan Paskah Nasional yang dipusatkan di Pulau Mansinam, tanggal 5-8 April 2018, sesuai rencana bakal menghadirkan sejumlah tamu penting. Salah satunya adalah Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Papua (BEM Unipa), tidak setuju dengan rencana kehadiran panglima. Menurut mereka, yang lebih cocok hadir adalah Menteri Agama, karena berkaitan dengan hari raya keagamaan.
“Kami (BEM) memandang kedatangan panglima tidak tepat, karena tidak sesuai dengan fungsi dan tugas. Kenapa harus mengundang panglima tetapi tidak bagi Menteri Agama?,” jelas Presma Unipa, Pilatus Lagowan, Jumat (30/3).
Hal ini diutarakan berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945, yang menyebutkan setiap menteri mebidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
Melalui rilis yang diterima nirmeke.com, BEM Unipa menegaskan tidak menolak perayaan Paskah Nasional, tetapi keberatan dengan kehadiran Panglima TNI.
“Jika datang, panglima harus menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM terlebih dulu. Contohnya kasus Paniai Berdarah tanggal 8 Desember 2014,” terang Pilatus.
Ia menilai setiap agenda kunjungan panglima ke Papua saat perayaan Paskah, tak lebih hanya untuk melihat pembangunan markas-markas militer.
“Kami (BEM) berpikir pihak yang mengundang tentu memahami tugas dan fungsi kerja setiap kementrian. Kami tolak tegas rencana kedatangan panglima ke Manokwari,” ujar Pilatus.
Selaku sekretaris Yosua Sayori mengatakan kehadirannya pasti membawa agenda ekpansi militer di Papua yang selalu berdampak pada tingginya pelanggaran HAM di seluruh pelosok tanah Papua. Beberapa kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer di Paniai berdarah 8 Desember 2014 belum tuntas sampai saat ini sehingga masyarakat di Papua menjadi trauma dengan kejadian tersebut.
“Kami meminta Panglima TNI segera tuntaskan kasus pelanggaran Kemanusia HAM berat yang dilalukan oleh militer di Paniai Berdarah 8 Desember 2014,” ujarnya. (*)
