Jayapura, nirmeke.com – Ratusan warga yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Peduli Pembangunan Tanah Merah-Moi memalang ruas jalan Sentani-Depapre di Kampung Sabron Sari, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, Selasa (13/7).
Pemalangan ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap janji-janji yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi(Pemprov) Papua terhadap realisasi pembangunan jalan raya yang selama ini digunakan masyarakat umum untuk menghubungkan kampung-kampung di daerah Tanah Merah-Moi ini.
Koordinator Aksi Solidaritas Masyarakat Peduli Pembangunan Tanah Merah-Moi, Elkana Sorontouw mengatakan, aksi demonstrasi yang dilakukan dengan menutup jalan raya Sentani-Depapre di Sabron Sari ini sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap janji pembangunan dan perbaikan jalan raya Sentani-Depapre yang belum terealisasi hingga saat ini.
“Kami menagih janji dari Pemprov Papua, sejak aspirasi masyarakat dari tahun 2018,2019, 2020 sampai dengan 2021 yang ada, hanya janji saja yang disampaikan,” katanya kepada wartawan.
Menurut Elkana, di wilayah Tanah Merah-Moi selama ini telah memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemkab Jayapura maupun Pemprov Papua, karena banyak tambang galian C, pasir batu untuk pembangunan infranstruktur yang ada di Papua.
Namun Ekana mempertanyakan kenapa jalan Sentani-Depapre ini belum diperhatikan oleh Pemprov Papua hingga saat ini?. Tak hanya itu, warga di wilayah Tanah Merah-Moi juga memberikan tol laut dengan memberikan tanah untuk pembangunan Dermaga Petik Emas di Depapre, tetapi masyarakat di wilayah ini masih dianggap anak tiri.
“Wilayah kami berada dekat di pinggiran ibu kota Provinsi Papua. Kami lihat kabupaten lain yang baru dimekarkan pembangunannya begitu cepat, tapi kami jalan raya saja tidak diperhatikan, padahal kami punya potensi perikanan laut dan pariwisata,” ucapnya.
Sementara itu Sekda kabupaten Jayapura Hanna Salomina Hikoyabi, yang hadir dan menerima aspirasi masyarakat mengatakan aspirasi yang disampaikan akan disampaikan ke provinsi Papua.
“Kami berharap pemerintah provinsi Papua harus secepatnya menemui masyarakat dan memberi penjelasan alasan jalan belum di kerjakan dan apa yang menjadi aspirasi mereka Pemprov harus jawab,” katanya.
Di tempat yang sama Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jayapura, Alpius Toam menyampaikan, pihaknya bersama Sekda Jayapura dan anggota DPRD Jayapura langsung ke lapangan bertemu masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi menutup jalan raya, tapi mereka menolak bertemu, massa ingin bertemu Pemprov Papua melalui PUPR Provinsi Papua.
Lebih lanjut, kata Alpius dirinya sudah berkomunikasi dengan Kepala Bidang Bina Marga PUPR dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat dan telah disampaikan bahwa mereka telah programkan untuk tahun 2022 jalan Sentani-Depapre akan dikerjakan. (*)
Reporter: Liwan Wenda
Editor : Aguz Pabika
