Jayapura, nirmeke.com – Komunitas Tim Peduli Kesehatan dan Pendidikan (TPKP) Rimba Papua memberitahukan kepada semua pihak baik pemerintah, gereja dan tokoh adat terkait persoalan sosial yang terjadi di Korowai yang masuk dalam 5 kabupaten perbatasan Boven Digoel, Asmat, Yahukimo, Pegunungan Bintang dan Mappi menjadi perhatian serius kita bersama.
Di Korowai, banyak perusahaan yang sudah masuk, baik perusahaan kayu, emas, gaharu, burung cendrawasih, burung kaka tua dan masih banyak kekayaan lain secara ilegal di ambil dengan motif pencurian, membuat perjanjian dengan setempat (awam) yang mudah di hasut dan di tipu oleh orang luar atas nama jaminan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan serta pembangunan jalan dan jembatan.
Hal tersebut dikatakan Soleman Itlay sekretaris TPKP Rimba Papua kepada Jubi. Minggu, (11/03/2018), Jayapura, Papua.
“Hingga saat ini para ilegaloging masih terus terjadi di wilayah Korowai, terutama para pendulang emas di sana bebas beroperasi sehingga merusak lingkungan sekitar terutama air bersih yang dicemari dengan bahan kimia untuk mendulang emas,” ujar Soleman.
Soleman menegaskan, masih banyak orang Korowai yang sakit, menderita dan meninggal. Masyarakat masih jauh dari Pustu, Puskesmas dan rumah sakit, masih banyak anak-anak mengalami gizi buruk dan meninggal dibawah umur.
“Hari ini pemerintah belum menepati sebagian besar janji dari 44 butir rekomendasi yang di buat pada 23 Oktober 2017 di Danowage, Korowai Batu bersamaan dengan kunjungan mantan gubernur Papua Lukas Enembe,” ujarnya.
Kata Soleman, sekedar mengingatkan, pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Korowai sementara waktu di pending sejauh masyarakat adat belum siap dan sadar menghadapi tantangan baru.
“Kalau bisa buka lapangan terbang di Brukmakot, dan beberapa kampung yang pesawat atau helikopter bisa mendarat yang sudah di jangkau,” ujarnya.
Sementara itu Nobert Bobii ketua TPKP Rimba Papua mengatakan sejauh iman dan moral masyarakat belum di asah baik oleh para penginjil, sementara waktu dihentikan karena ancaman untuk rumah tinggi atau rumah pohon hilang besar, hal itu bisa terhadi karena beberapa perusahaan besar seperti kelapa sawit, kayu, emas dan lainnya sudah membuat pergeseran di wilayah Korowai sepenuhnya.
“Kami mendesak kepada pemerintah pusat, provinsi dan daerah agar segera merealisasikan janji dalam bentuk 44 butir rekomendasi untuk membangun Pustu, Puskesmas, rumah sakit, sekolah satu atap dari TK, SD, SMP, SMA/SMK serta mengirim petugas kesehatan dan guru pengajar di Korowai termasuk membangun rumah sehat, instalasi air bersih bagi penduduk asli setempat.”
Lanjut Nobert, jika tidak, tim akan menanyakan langsung dalam bentuk aksi demonstrasi damai di kantor Dinas Kesehatan Papua, DPR Papua, dan instansi terkait lainnya. Tim bersama komunitas akan menunggu hingga Maret beranjak April 2018 mendatang. (*)
