Jayapura, nirmeke.com – Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah, (Mamteng) meminta kepada Tim Angaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Mamberamo Tengah agar segera memberikan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Induk untuk di bahas.
Pasangan Sekertaris Fraksi Gabungan Mamberamo Tengah Bersatu, Yutius Yikwa SH mengatakan penyerahan KUAPPAS yang belum di lakukan, mengakibatkan keterlambatan sidang APBD.
“Kami dewan meminta belum ada kejelasan dari tim TAPD dan sampai akhir Tahun ini kami Belum di berikan KUA PPAS APBD, Kami minta pemerintah dareh untuk memberikan KUAPPAS agar kami gelas sidang,” kata Yustius yang juga Ketua komisi B itu di Jayapura, Minggu, (21/2/2021).
Ia menjelaskan sesuai dengan UU Nomor 109 tahuan 2019 UAPPAS harus di bahas akhir Tahun tapi sampai bulan ke 2 di 2021 ini belum juga di bahas.
“Ada permendagri Nomor 64 tetang Pembahasan Anggaran APBD induk harus direkap dalam aplikasi dan kami sudah berikan waktu kepada pemda untuk melakukan rekap materi sidang dalam Aplikasi, tami mereka masih saja lama,” katanya.
Lanjutnya di tahun ini minggu ke dua belum ada tanda – tanda dari TAPD belum menyerahkan jadwal pembahasan.
‘Ini keterlambatan ini apa penyebabnya kami juga sudah menyurati kepada pihak Eksekutif melalui Kesekertariatan kenapa proses ini lama namun belum ada balasan secara tertulis,” katanya.
“Kami mendesak kepada pihak Exsekitif bupati dan Wakil Bupati segera memberikan KUA PPAS APBD Tahun 2021 agar DPR melalui badan musyawarah dapat menjadwalkan untuk pembahasan, Jika molor sampai bulan ke 4 akan ada potensi, penyerapan angkatan 2021 di maberamo tidak berjalan maksimal,” katanya.
“jika kami bahas bulan ke 4 maka waktu sisa hanya 6 -7 bulan dan penyerapan akan lambat dan ini akan mengorbankan masyarakat. Maka kami minta Bupati segera memberikan materi sidang baik KUAPPAS.” katanya.
Selain itu dalam perkembangan di Kabupaten sebagai dampak Pandemi terlihat ada krisis ekonomi maka d 2021 itu pemerintah harus memulihkan perekonomian di mamberamo tengah dan keterlambatan ini akan berdampak besar bagi masyarakat
Sementara kepada Pimpinan ketua satu dan dua DPRD agar jeli melihat kondisi hari ini, karena rakyat berharap di pundak DPR sebagai wakil rakyat.
“Saya berharap pimpinan segara mendesak agar TAPD segera memberikan, materi KUAPPAS dan RAPBD induk tahun 2021, jika kita DPR lemah maka kita korbankan pelayan kepada masyarakat,” Katanya.
Anggota DPRD Samani Karoba, mengaku menyesalkan Tim TAPD karana banyak bermain waktu.
“Kami tanya ke Pimpinan tapi tidak ada kepastian, dan DPR bicara apa, maka sampai sekarang ini TAPD tidak bertangungjawab dan masih santai sementara materi belum. Di input,” katanya.
Masih di tempat yang sama Anggota DPRD Mamteng Piter Togotli, mengatakan
sebagai fraksi Nasdem yang meski diposisi pemerintahan tapi karena karena ada molor sidang dan ini berpengaruh ke pelayanan kepada masyarakat maka kami tegas bahwa TAPD harus bergerak cepat.
“Pemerintah selama ini kerja apa, dan jika kesulitan di aplikasi pasti jakarta bisa bantu, dan efektif waktu kita sampai 5 bulan untuk sidang DPA ini sampai kapan waktu kerja kita, dan publik menilai kita seperti apa kinerja DPR,” katanya.
Sementara itu, selama pandemi ini harus kita membantu masyarakat, tapi anggota DPRD dan Pimpinan jangan main main dengan kondisi kita saat ini.
“Nasib rakyat seperti apa karena Ketua DPR tidak serius menyoroti pemerintah dan penyusunan DPA tidak libatkan tim bangar, jadi yang jalan hanya eksekutif saja dan kami sudah menyuarahkan kepada Eksekutif agar materi materi disiapkan tapi mereka terlihat santai dan dana belum terserap apa yang akan dipertangungjawabkan bagai mana LKPJ nanti waktu kita habis,” katanya. (*)
Reporter:
Editor : Aguz Pabika
