Manokwari, nirmeke.com — Badan Pengurus Wilayah Komite Nasional Papua Barat (BPW KNPB) Mnukwar memperingati 46 Tahun Manifesto Politik Bangsa Papua, sebuah momentum yang menurut organisasi tersebut menjadi pengingat perjalanan sejarah politik Papua dan persoalan yang mereka nilai belum terselesaikan hingga saat ini.
Dalam kegiatan peringatan tersebut, KNPB Mnukwar menyampaikan pandangan historis mengenai identitas Papua sebagai bagian dari rumpun Melanesia, yang memiliki ratusan suku dan bahasa. Mereka menegaskan bahwa Papua memiliki sejarah pembentukan identitas kebangsaan sendiri melalui Nieuw Guinea Raad, termasuk penetapan nama Republik Papua Barat, Bendera Bintang Fajar, dan Lagu Kebangsaan Hai Tanahku Papua.
KNPB juga menyoroti kembali deklarasi Manifesto Politik Papua yang diumumkan pada 1 Desember 1961 oleh Komite Nasional Papua (KNP), yang dianggap sebagai tonggak penting bagi aspirasi politik masyarakat Papua saat itu.
Dalam pernyataannya, KNPB Mnukwar menilai bahwa dinamika politik internasional pada masa itu—melibatkan Belanda, Amerika Serikat, dan Indonesia—ikut mempengaruhi status Papua. Mereka menyebut Papua kemudian dianeksasi pada 1 Mei 1963, yang menurut mereka menjadi awal dari konflik politik dan pelanggaran HAM yang berlanjut hingga kini.
Organisasi tersebut menegaskan bahwa Papua tidak pernah menjadi bagian dari wilayah yang disebutkan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan karena itu mereka menilai integrasi Papua ke Indonesia masih memiliki persoalan mendasar.
Pada akhir kegiatan, KNPB Mnukwar mengeluarkan empat poin pernyataan sikap yang mereka nilai sebagai jalan penyelesaian damai atas konflik Papua:
- Mendorong referendum sebagai solusi damai untuk menentukan masa depan politik Papua.
- Meminta Presiden RI menarik pasukan TNI non-organik dari tanah Papua.
- Mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan intervensi dan pengawasan di Papua.
- Meminta Polri, khususnya Polda Papua dan Papua Barat, menghentikan kriminalisasi terhadap KNPB dan organisasi lain yang bekerja dalam isu HAM.
Ketua BPW KNPB Mnukwar, Alexander Nekenem, menegaskan bahwa seruan tersebut disampaikan dalam kerangka penyelesaian konflik secara damai.(*)
Pewarta: Grace Amelia
