Nduga, nirmeke.com — Banjir bandang disertai longsor menerjang Distrik Dal dan Distrik Meborok, Kabupaten Nduga, pada Sabtu, 1 November 2025, menewaskan 10 orang dan 13 lainnya hilang. Warga terdampak terpaksa menghadapi bencana tanpa kehadiran efektif dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten.
Kementerian Sosial RI baru menyalurkan bantuan logistik ke Meborok pada 11–14 November, lebih dari satu minggu pascakejadian. Distribusi ke Dal dimulai 9–10 November, namun kecepatan dan jangkauan bantuan dinilai tidak memadai, mengingat kondisi darurat.
Anggota DPRK Nduga, Leri Gwijangge, menyatakan frustrasinya:
“Kami sudah sampaikan berulang kali, tapi tidak ada respons. Korban hilang tidak bisa dicari secara maksimal karena akses terhambat.”
Pencarian korban di Sungai Yuguru terhambat kehadiran aparat militer, sehingga warga lokal tidak bisa melakukan pencarian secara bebas. Jalur menuju Meborok ekstrem, sinyal komunikasi hilang, dan cuaca tidak menentu, memperparah kondisi darurat.
Bantuan dan Sistem Mitigasi Lemah
Pemkab Nduga menyalurkan Rp200 juta untuk dua distrik terdampak. Namun bantuan fisik seperti tenda, selimut, dan logistik pokok masih sangat terbatas bagi 530 kepala keluarga terdampak. Tokoh muda Papua Pegunungan, Narik Yimin Tabuni, menilai pemerintah pusat minim empati terhadap warga terdampak.
Bencana ini menyingkap lemahnya sistem mitigasi dan peringatan dini di wilayah Papua Pegunungan. Infrastruktur evakuasi, alat berat, dan jaringan komunikasi darurat tidak tersedia memadai. Anggota DPR Matindas Meri menegaskan, wilayah rawan hidrometeorologi seperti Nduga harus memiliki sistem peringatan dini yang nyata, bukan sekadar rencana di atas kertas.
Hal ini berdampak nyata ke warga diantaranya, Puluhan korban tewas dan hilang, keluarga dibiarkan tanpa kepastian, Pencarian korban terhambat, bantuan pokok terlambat, warga harus bertahan dengan risiko tinggi. Dan Trauma kolektif semakin dalam karena kehadiran negara terasa kosong saat warga paling membutuhkan.
Tuntutan Mendesak
- Buka akses jalur darat dan udara agar pencarian korban dan distribusi logistik berjalan cepat.
- Tuntaskan pencarian korban hingga semua yang hilang ditemukan.
- Percepat bantuan logistik darurat dan pastikan distribusi tepat sasaran.
- Perkuat mitigasi dan sistem peringatan dini untuk mencegah bencana serupa di masa depan.
- Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah bantuan agar warga mengetahui detail distribusi dan penerimaannya.
Tragedi Meborok bukan sekadar bencana alam. Ia menjadi cermin kegagalan struktural negara: ketika warga di wilayah terpencil menghadapi bencana, negara justru absen. Nyawa yang hilang dan penderitaan yang meluas seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah pusat dan daerah bahwa kehadiran negara bukan retorika, tetapi tindakan nyata di lapangan.(*)
Pewarta: Grace Amelia
