Jakarta, Nirmeke – Senator Papua Pegunungan, Sopater Sam, ST, menyampaikan pandangan kritis terkait pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang dilantik pada 8 Oktober lalu dalam Sidang Paripurna DPD RI di Senayan.
Dalam Sidang Paripurna bersama pimpinan DPD RI, Sopater Sam menegaskan bahwa kehadiran komite tersebut menimbulkan polemik di kalangan aktivis, akademisi, dan berbagai elemen masyarakat Papua. Kritik itu ramai disuarakan melalui media sosial, grup diskusi, hingga forum-forum organisasi.
“Banyak pihak termasuk masyarakat Papua menilai pembentukan Komite Eksekutif ini hanya mengulang cerita lama, membentuk lembaga yang tumpang tindih dengan tupoksi yang tidak jelas,” ujar Sopater Sam, selasa 28/10/2025.
Menurutnya, lembaga serupa telah dibentuk sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo yang terakhir dipimpin oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Karena itu, muncul pertanyaan mengenai urgensi pembentukan komite baru oleh Presiden Prabowo di istana negara, Jakarta 8 Oktober 2025 lalu.
Senator Sopater Sam menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat Papua untuk diteruskan kepada Presiden Prabowo Subianto, antara lain:
- Menanyakan urgensi pembentukan Komite Eksekutif mengingat sudah ada lembaga-lembaga sebelumnya dengan fungsi serupa.
- Mengusulkan pertemuan khusus Presiden dengan seluruh Senator dari enam provinsi di Tanah Papua, guna meminta penjelasan langsung terkait maksud dan tujuan pembentukan komite tersebut.
- Mendorong DPD RI mengundang Komite Eksekutif agar menjelaskan langkah konkret dalam mengurai konflik berkepanjangan di Papua, termasuk situasi kontak senjata yang masih berlangsung.
- Mempertanyakan struktur kepemimpinan komite, yang diisi tokoh-tokoh besar dari birokrasi, militer, hingga politisi. “Pertanyaannya, siapa yang akan memerintah siapa dalam organisasi tersebut?” tegasnya.
Sopater Sam menekankan bahwa aspirasi ini lahir dari keresahan masyarakat Papua yang menginginkan pembangunan berjalan efektif, transparan, dan tidak menambah kerumitan birokrasi.
“Melalui lembaga terhormat ini, kami berharap suara rakyat Papua dapat tersampaikan dengan jelas, agar kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh akar persoalan di Tanah Papua,” pungkasnya.*(AT)
