Jayapura, nirmeke.com — Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Tanah Adat Papua (AMPPTAP) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, menuntut penghentian praktik perampasan tanah masyarakat adat serta pendoropan militer organik dan non-organik di seluruh wilayah Tanah Papua.
Aksi damai ini dimulai sejak pukul 07.00 WIT dan berlangsung hingga siang hari. Namun sekitar pukul 11.38 WIT, terjadi ketegangan antara massa aksi dan aparat kepolisian di perempatan lampu merah Lingkaran Abepura. Polisi membubarkan massa secara paksa ketika mereka diarahkan menuju Tugu Pendidikan.
Usai pembubaran tersebut, massa aksi mengambil jalur alternatif dan melanjutkan aksi di Jalan Biak, tepat di depan Asrama Ninim. Di lokasi itu, koordinator lapangan kembali mengarahkan peserta aksi agar tetap tertib dan melanjutkan orasi secara damai.
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menegaskan bahwa tanah adat merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat asli Papua, bukan komoditas untuk dieksploitasi atau dijadikan pangkalan militer.
Wakil Koordinator Aksi, Stenli Dambujai, menegaskan bahwa tuntutan AMPPTAP merupakan keharusan moral dan politik yang harus ditindaklanjuti pemerintah.
“Kami menolak diam ketika hak-hak kami dirampas, tanah kami dijadikan lahan investasi dan operasi militer. Negara harus hadir untuk melindungi, bukan mengancam,” ujarnya.
AMPPTAP menyampaikan empat tuntutan utama, yakni:
- Menghentikan seluruh bentuk perampasan tanah masyarakat adat di Tanah Papua.
- Menolak investasi yang merugikan masyarakat adat.
- Menarik seluruh pasukan militer organik dan non-organik dari wilayah adat Papua.
- Mencabut izin penambangan dan proyek strategis nasional (PSN) yang mempercepat kerusakan lingkungan dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat.
Dalam insiden di Abepura, seorang aktivis mahasiswa bernama Eben Tabuni dilaporkan tertembak peluru karet di bagian dada, sementara Yefri Tibul ditangkap oleh aparat. Sejumlah mahasiswa lainnya mengalami luka ringan akibat tembakan gas air mata.
Meski mengalami kekerasan dan intimidasi, AMPPTAP menegaskan akan tetap melanjutkan perjuangan mereka.
“Kami akan terus bersuara. Pemerintah harus membuka ruang demokrasi yang layak bagi rakyat Papua untuk menyampaikan pendapatnya, baik secara lisan maupun tulisan,” tutup Stenli.(*)
Reporter: Agus Wilil
