Lanny Jaya, nirmeke.com — Ribuan warga Distrik Melagi, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, terpaksa mengungsi setelah aparat TNI melakukan operasi militer di wilayah tersebut sejak Minggu (5/10/2025).
Operasi penyisiran berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 16.00 WIT, melibatkan dua helikopter dan pasukan darat yang bergerak di sejumlah pemukiman warga. Akibatnya, masyarakat meninggalkan rumah dan mengamankan diri ke lokasi pengungsian sementara.
Ketua II DPR Papua Pegunungan, Terius Yigibalom, bersama Ketua DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Wakil Ketua I dan II, Plt Kepala Dinas Sosial Petron Tabuni, serta sejumlah tokoh intelektual dan masyarakat, meninjau langsung lokasi pengungsian pada Selasa (6/10/2025).
Kunjungan tersebut disambut haru dan tangisan oleh para pengungsi. Secara budaya, tangisan itu merupakan ekspresi penyambutan keluarga sekaligus ungkapan duka atas situasi yang dialami.
Dari hasil peninjauan di lapangan, sedikitnya 2.000 warga dari tiga kampung dilaporkan mengungsi ke dua titik aman di sekitar Distrik Melagi. Kondisi warga disebut sangat memprihatinkan. Sebagian besar pengungsi adalah anak-anak dan perempuan yang mengalami trauma akibat suara tembakan dan operasi penyisiran.
Pantauan di lokasi menunjukkan, anak-anak dan perempuan dievakuasi ke tepi jalan utama hanya dengan pakaian di badan. Warga juga memasang bendera merah putih di sekitar pengungsian sebagai tanda agar wilayah itu tidak menjadi sasaran serangan aparat militer.
Sejak operasi berlangsung, warga tidak lagi beraktivitas di kebun dan memilih bertahan di pengungsian. Mereka kini sangat membutuhkan bantuan bahan makanan dan kebutuhan dasar lainnya.
Dalam kunjungan tersebut, anggota DPR Provinsi dan Kabupaten menyalurkan bantuan berupa beras dan makanan siap saji bagi para pengungsi.
Ketua DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Riswan Kogoya menegaskan, operasi yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah maupun lembaga legislatif daerah dinilai tidak tepat.
Tokoh intelektual Papua Pegunungan Nioluen Kotoki menyatakan keprihatinan mendalam atas kejadian itu.
“Saya minta Presiden segera melakukan evaluasi. Pendekatan militer bukan solusi di zaman sekarang ini,” ujar Nioluen di Lanny Jaya, Selasa (7/10/2025).
Ia menegaskan bahwa kebijakan pemekaran daerah (DOB) dan Otonomi Khusus (Otsus) seharusnya difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan memperluas operasi keamanan.
“Presiden Prabowo harus beri kewenangan kepada gubernur dan bupati untuk melakukan pendekatan damai. Kalau operasi terus dilakukan, masyarakat tidak bisa kembali ke kampung dan anak-anak tidak bisa sekolah,” katanya.
Nioluen juga meminta pemerintah menarik seluruh pasukan non-organik dari wilayah Papua serta mendorong DPR Papua Pegunungan dan pemerintah provinsi segera mencari solusi damai bersama pemerintah pusat.
“Rakyat Papua ingin menikmati pembangunan dan hidup damai. Presiden harus buka mata soal ini,” tegasnya.(*)
