Wamena, nirmeke.com — Tim Penasihat Hukum Rife Kerebea menyatakan protes keras terhadap tindakan Pengadilan Negeri (PN) Wamena, Kejaksaan Negeri Jayawijaya, dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wamena yang dianggap melakukan penahanan ilegal terhadap klien mereka. Rife Kerebea, menurut tim kuasa hukum, seharusnya berstatus Bebas Demi Hukum (BDH) sejak 17 September 2025.
Penasihat hukum menyebut, masa perpanjangan penahanan yang sebelumnya ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura telah berakhir pada 16 September 2025. Namun hingga tanggal 18 September, tidak ada penetapan baru yang dikeluarkan oleh pengadilan. Penetapan dari PN Wamena baru diterbitkan pada 19 September 2025 dan bahkan baru diserahkan ke Lapas Wamena pada 21 September, setelah adanya desakan dari tim kuasa hukum.
“Penetapan tanggal 19 September yang baru disampaikan tanggal 21 tidak bisa menghapus kekosongan hukum yang terjadi pada 17 dan 18 September. Ini jelas melanggar asas kepastian hukum dan prinsip due process of law,” tegas Mersi Fera Waromi, S.H., selaku penasihat hukum Rife Kerebea.
Penahanan Dianggap Sewenang-wenang
Tim kuasa hukum mengungkap bahwa pada 20 September, Kepala Lapas Wamena sempat menyatakan klien mereka akan dibawa ke PN Wamena karena belum ada perpanjangan penahanan. Namun, pada 21 September, Ketua PN Wamena bersama Panitera Muda Pidana justru menyerahkan langsung penetapan tertanggal 19 September.
Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk intervensi yang melawan hukum dan berpotensi melanggar hak asasi manusia.
“Penahanan terhadap Rife Kerebea sejak 17 September 2025 adalah ilegal, sewenang-wenang, dan melanggar hukum. Kami menuntut pertanggungjawaban dari PN Wamena, Pengadilan Tinggi Jayapura, Kejari Jayawijaya, Kepala Lapas Wamena, serta Kakanwil Kemenkumham Papua,” lanjut Mersi.
Upaya Hukum dan Tuntutan
Pada 26 September 2025, tim kuasa hukum resmi melayangkan surat desakan pembebasan dalam waktu 1×24 jam ke Lapas Wamena, dengan tembusan ke PN Wamena dan Kejaksaan Negeri Jayawijaya. Namun hingga pukul 23.00 malam di hari yang sama, Rife Kerebea belum juga dibebaskan.
Sebagai bentuk protes, tim hukum menyatakan akan menempuh jalur hukum serta melibatkan sejumlah lembaga pengawasan dan penegakan hukum, seperti Komnas HAM, Ombudsman RI, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung.
Berikut sejumlah tuntutan yang disampaikan tim kuasa hukum:
- Segera membebaskan Rife Kerebea sesuai prinsip Bebas Demi Hukum (BDH) berdasarkan Pasal 24 KUHAP dan SEMA No. 24 Tahun 2011.
- Pertanggungjawaban hukum dari PN Wamena, PT Jayapura, Kejari Jayawijaya, Kakanwil Kemenkumham Papua, dan Kepala Lapas Wamena.
- Investigasi menyeluruh oleh Komnas HAM, Ombudsman, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran serius.
- Jaminan agar kasus serupa tidak terulang di Wamena atau wilayah lain di Indonesia.
“Menahan seseorang tanpa dasar hukum yang sah bukan hanya pelanggaran KUHAP dan UUD 1945, tetapi juga melanggar Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Ini adalah pelanggaran HAM berat dan mencederai prinsip negara hukum,” tutup Mersi. (*)
