Strategi Wayang Kulit Jawa dalam Mengatur OAP di Tingkat Nasional

Oleh: Anonim

Sudah sejak lama strategi politik terhadap Orang Asli Papua (OAP) tampak dirancang secara sistematis, seolah-olah digerakkan oleh sutradara wayang kulit Jawa. Peran-peran penting telah dibagikan, namun tujuannya tampak lebih untuk mengamankan kepentingan negara daripada benar-benar membela hak-hak rakyat Papua.

1. John Wempi Wetipo (JWW) ditempatkan sebagai Wakil Menteri PUPR, untuk mengurusi pembangunan infrastruktur di Papua, terutama pasca berbagai kerusakan yang terjadi akibat konflik dan reaksi atas tindakan rasisme.
2. Selanjutnya, JWW ditarik oleh Presiden Jokowi untuk menyukseskan program Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Kini, estafet tersebut dilanjutkan oleh Ibu Ribka Haluk. Jika ada persoalan menyangkut DOB, masyarakat diminta langsung menghadap beliau—seakan masalah Papua bisa disederhanakan lewat birokrasi DOB semata.
3. Lenis Kogoya dijadikan tameng negara, dengan posisi di Staf Khusus Presiden bidang ormas, lalu kini sebagai staf di Kemenko Polhukam. Tugas utamanya? Membebaskan sandera dari tangan kelompok Egianus Kogoya (EG) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.
4. Bahlil Lahadalia, putra asli Papua lainnya, diangkat sebagai Menteri Investasi/Menteri ESDM, demi mengamankan proyek-proyek pertambangan, hilirisasi sumber daya alam, serta Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dirintis sejak era Jokowi dan kini dilanjutkan oleh Presiden Prabowo.
5. Para anggota DPR RI dan DPD asal Papua tampaknya lebih memilih diam dan mengamankan kepentingan pribadi. Mereka jarang, bahkan nyaris tidak pernah bersuara lantang terhadap pelanggaran HAM maupun kejahatan lingkungan yang terjadi di Tanah Papua.
6. Natalius Pigai, mantan Komisioner Komnas HAM yang dikenal vokal membela hak-hak OAP di tingkat nasional, kini telah masuk lingkaran kekuasaan sebagai Menteri HAM. Sampai saat ini, belum ada figur OAP lain yang menggantikan peran kritisnya di ranah nasional.

Fakta tragis lainnya, sejumlah tokoh OAP yang selama ini bersuara keras telah meninggal dunia antara tahun 2020–2025. Kini, tidak ada satu pun tokoh Papua yang sepenuhnya luput dari permainan politik semacam ini.

Karena itu, sesama OAP harus saling memahami dinamika yang terjadi. Jangan saling membuli atau terjebak dalam adu domba. Kesadaran kolektif dan solidaritas internal sangat penting agar perjuangan tidak berhenti di tengah jalan dan tidak dikooptasi oleh kekuasaan yang tak pernah sepenuhnya berpihak pada keadilan bagi Papua.(*)