Lna, nirmeke.com – Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP), Theo Hesegem, mendesak pemerintah pusat segera mencari solusi konkret untuk mengakhiri konflik bersenjata yang terus berlangsung di Papua.
Seruan tersebut disampaikan menyusul insiden tragis pembunuhan 11 warga sipil non-Papua, para pendulang emas, di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, pada 6–8 April 2025.
Theo menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas kejadian tersebut, seraya berharap agar para korban diterima di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan.
“Pembantaian ini diduga dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), yang menuduh para korban sebagai intelijen TNI/Polri. Namun jika memang benar demikian, maka tuduhan itu harus dibuktikan secara sah,” ujar Theo dalam keterangannya.
Aktivis Hak Asasi Manusia ini menekankan pentingnya pembuktian untuk menjaga kepercayaan publik, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Tanpa bukti yang sah, seperti kartu anggota TNI/Polri atau senjata yang disita dari korban, menurutnya tuduhan tersebut tidak dapat dibenarkan dan justru menambah daftar panjang warga sipil tak bersalah yang menjadi korban.
“YKKMP berkomitmen memperjuangkan hak hidup semua orang, tanpa memihak kepada pihak manapun. Setiap manusia adalah ciptaan Tuhan yang berhak hidup bebas dari kekerasan dan ancaman,” tambahnya.
Theo juga menyoroti situasi keamanan yang semakin memburuk di Papua. Ia meminta agar para pendulang emas, pengusaha, guru, dan petugas kesehatan yang bekerja di daerah rawan konflik segera dievakuasi demi keselamatan mereka.
“Nyawa manusia adalah yang paling utama. Konflik bersenjata seharusnya hanya melibatkan pihak yang bertikai, bukan masyarakat sipil,” tegasnya.
Lebih lanjut, Theo mengingatkan bahwa insiden pembunuhan terhadap pendulang emas di Yahukimo bukan yang pertama. Ia menyebut kasus serupa pernah terjadi pada tahun 2019, namun hingga kini keluarga korban belum mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah.
Theo juga menilai bahwa konflik bersenjata tidak akan pernah menjadi solusi bagi permasalahan Papua, kecuali jika kedua belah pihak bersedia untuk berdialog secara terbuka dan damai.
“Saya berharap Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah konkret melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk menyelesaikan konflik ini demi kemanusiaan, bukan demi kepentingan politik,” tutupnya.
Rekomendasi YKKMP:
- Presiden RI diharapkan segera mengambil langkah penyelesaian konflik bersenjata di Papua.
- Pemerintah diminta menarik pasukan non-organik dari Papua dan menghentikan mobilisasi pasukan baru.
- Guru, tenaga kesehatan, dan pelaku usaha di daerah konflik diusulkan untuk segera dipulangkan ke kota.
- Pemerintah pusat diimbau membuka ruang dialog dengan tokoh-tokoh politik Papua guna mencari solusi damai. (*)
Pewarta: Aguz Pabika
