Oleh: Frensiskus Lanni
Prolog
Pasca aksi dan gerakan protes oleh para pelajar di beberapa kota/kabupaten di Papua terkait penolakan program makan gizi gratis yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia, muncul sejumlah pertanyaan reflektif yang penting untuk kita renungkan bersama.
Program makan gizi gratis ini menjadi isu yang hangat diperbincangkan, baik di tingkat domestik maupun nasional. Menariknya, gerakan protes tidak hanya datang dari Papua, tetapi juga telah meluas menjadi gerakan berskala nasional. Beberapa kota/kabupaten di luar Papua turut menyuarakan penolakan mereka. Bahkan, protes ini didukung oleh organisasi besar seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari universitas-universitas ternama, termasuk BEM UI.
Jika aksi protes pelajar Papua menjadi sorotan besar di media sosial dan bahkan mendapatkan tanggapan langsung dari Istana Negara, bagi penulis, hal ini bukanlah sesuatu yang luar biasa. Bukan berarti perjuangan para pelajar Papua tidak layak diapresiasi, melainkan fokus kritik diarahkan pada pihak-pihak lain yang mungkin memanfaatkan situasi tersebut.
Gerakan Protes: Solidaritas atau Memanfaatkan Situasi?
Ada sejumlah pertanyaan penting yang layak kita refleksikan bersama:
Mengapa aksi protes pelajar di Papua begitu heboh?
Mengapa Istana langsung menanggapi aksi protes dari Papua, tetapi tidak dari daerah lain?
Mengapa foto dan video aksi protes di Papua cepat diunggah oleh tokoh politik dan publik figur di media sosial mereka, seperti Akbar Faisal dan Adian Napitupulu?
Pernyataan aktivis HAM, Haris Azhar, bahwa “Masalah Papua Bukan Dari Kemarin Sore,” seakan menjadi pengingat akan sejarah dan kompleksitas masalah Papua yang hingga kini semakin memburuk.
Aksi protes pelajar Papua yang lahir dari panggilan luhur mestinya tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terselubung. Papua memiliki sejarah perjuangan yang berbeda dibanding daerah lain di Indonesia.
Lalu, apakah hebohnya protes pelajar Papua murni lahir dari solidaritas, atau ada pihak yang memanfaatkan momentum ini demi kepentingan tertentu?
Mengapa isu seperti makan gizi gratis menjadi begitu menonjol, sementara isu lain di Papua—seperti pengungsian warga Intan Jaya dan Nduga, penolakan Otsus Jilid II, atau penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB)—tidak mendapatkan perhatian serupa?
Epilog
Jika bangsa ini benar-benar peduli pada kompleksitas masalah Papua, perhatian yang diberikan harus bersifat konsisten dan menyeluruh.
Penulis ingin menyampaikan apresiasi kepada para pelajar Papua yang dengan antusias menunjukkan aksi mulia, meskipun aksi tersebut tak lepas dari risiko dimanfaatkan oleh pihak lain. Masalah Papua memiliki jalan ceritanya sendiri, yang harus kita pahami secara mendalam.
Isu-isu nasional, seperti makan gizi gratis, pemangkasan anggaran pendidikan, dan lainnya, tentu memerlukan perhatian kolektif. Namun, mari kita bersolidaritas karena merasakan kesulitan yang sama, bukan karena ada kepentingan terselubung.
“Kitong di Papua butuh pendidikan gratis, bukan makan bergizi gratis.”
