Jakarta, nirmeke.com – Senator DPD RI Perwakilan Provinsi Papua Tengah Eka Kristina Yeimo mengatakan, program transmigrasi akan Menimbulkan kecemburuan sosial antara masyarakat setempat berpotensi konflik dalam hal ini masyarakat Papua dan para transmigran. Awal dari kecemburuan sosial ini akan menimbulkan potensi konflik antara masyarakat setempat dan para transmigran.
Kementerian baru dalam Kabinet Merah Putih Prabowo, salah satunya yaitu Kementrian Transmigrasi, yang merupakan pemisahan dari kementrian desa dan pembagunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Menteri transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman S yang dilantik baru-baru ini. Mengatakan Ia mendapat arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto bahwa, wilayah Timur Indonesia menjadi tujuan utama transmigrasi salah satunya adalah Papua.
Yeimo mengatakan, tujuan dari transmigrasi perspektif pemerintah ini untuk meningkatkan ketahanan pangan, Pemberdayaan masyarakat, Pemerataan pembangunan wilayah melalui persebaran pendudukan, menjaga batas dan kedaulatan negara berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Selain itu untuk mewujudkan desa-desa definitif, kecamatan dan kabupaten baru Melahirkan beberapa kepala daerah baru,” katanya.
Menurut Yeimo sebaiknya uang negara yang cukup besar itu, bisa digunakan untuk menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM), baik itu masyarakat setempat atau orang asli Papua maupun masyarakat transmigrasi yang siap bekerja demi mencapai kesejahteraan.
“Setelah melihat kesiapan Sumber Daya Manusia, baik itu masyarakat setempat maupun masyarakat tansmigrasi telah siap untuk bekerja, barulah pemerintah memikirkan terkait Suasembada Pangan (food estate), dimana menteri pertanian Andi Amran Sulaiman engatakan ada sejumlah wilayah yang memiliki lahan untuk digarap menjadi sawah baru. Seperti di Merauke 1 juta ha, Kalimantan Tengah 450 ribu ha, Kalimantan Selatan 200 ribu-300 ribu ha, Sulawesi Selatan 200 ribu-300 ribu ha, hingga Jambi, Aceh, dan Kalimantan Barat”. Kemudian ia juga mengumumkan bahwa akan mengirim ribuan tenaga kerja dari luar Papua untuk food estate,” katanya.
Yeimo mengatakan, persoalan ini harus dipikirkan secara matang oleh pemerintah agar tidak merugikan kedua belah pihak. Tetapi pemerintah memikirkan solusi kesejahteraan kedua belah pihak.
“Untuk mewujudkannya memerlukan biaya yang cukup besar untuk pengembangan wilayah transmigrasi sehingga akan menghabiskan uang negara. Agar tercapai tujuan mulia pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan daerah -daerah di Indonesia. Dan tidak memaksakan diri untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Biar berjalan lambat tetapi sejahtera bersama, dari pada berjalan cepat tetapi sedikit yang sejahterah dan banyak yang korban,” katanya. (*)
